CISARUA - Rencana pembukaan jalur alternatif selatan di wilayah Puncak, rupanya banyak terkendala. Mengingat, di sepanjang jalur yang akan digunakan jalan alternatif tersebut banyak bersentuhan dengan lahan negara. Selain proses permohonan atas lahan yang akan digunakan, jalan tersebut memakan birokrasi yang komplek, sebagian luas lahannya pun tidak ideal untuk dijadikan jalan.
Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciawi Eko Sulistio mengatakan, untuk mencapai titik terakhir jalur alternatif dari mulai Kecamatan Ciawi melalui Megamendung hingga Cisarua sepanjang 24 kilometer, 80 persen jalan kabupaten dan desa. Sisanya, milik PTPN VIII Gunung Mas, Perhutani dan TNGP. ”Ketiga instansi ini yang akan menjadi kendala proses pembukaan jalur alternatif selatan Puncak sulit di buka. Kalaupun bisa, butuh waktu yang lama,” ungkapnya.
Lanjut dia, karena jalan alternatif selatan diprediksi banyak kendala, maka sebaiknya jalan alternatif utara Puncak yang dibangun. Selain di utara status tanah banyak milik desa dan kabupaten tidak banyak bersentuhan dengan lahan negara, kondisi lahannya pun memudahkan jalan dibangun secara ideal.
Dia mencontohkan, kalau jalan alternatif utara Puncak dibangun, dimungkinkan luas jalan dari titik awal hingga akhir akan memiliki lebar yang sama. Berbeda dengan kondisi jalan di selatan Puncak, lebar jalan tidak akan sama karena sudah banyak bangunan yang mencium bibir jalan. ”Jadi menurut saya, alternatif utara dibangun, yang jalur selatan dioptimalkan,” ungkapnya. Sependapat dengan Eko, Camat Cisarua Bayu membenarkan jika jalur utara lebih memu ngkinkan dibangun jalan alternatif dan jalan baru lebih mudah untuk ditata.
(ash/b/suf/dit).