CIAWI - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air mematikan anggaran untuk pembangunan dua waduk di Bogor, yakni Waduk Sukamahi dan Ciawi. Dimatikannya anggaran sebesar Rp74 miliar ini dikarenakan kewenangan atas pembebasan lahan tersebut diambil alih pemerintah pusat, yakni Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
“Kewenangannya diambil pemerintah pusat karena mekanisme pembebasan lahannya dilakukan langsung oleh BBWSCC. Kami tahun ini sudah menganggarkan Rp74 miliar untuk pembebasan Waduk Ciawi dan Sukamahi, tapi tidak bisa digunakan,” ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Teguh Hendarwan.
Diambil alihnya pembebasan lahan untuk pembangunan waduk ini, berhubungan dengan daerah lain di luar Jakarta. Sebab menyangkut daerah lain, maka pemerintah pusat harus turun tangan langsung berdasarkan aturan yang ada. Berdasarkan rapat di Sekretariat Negara, akhirnya disepakati terkait dengan pembangunan dua waduk di Bogor tersebut seluruhnya diambil pemerintah pusat, mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunannya. Adapun pembangunan waduk tersebut sudah dimulai sejak Januari 2017 lalu dan baru beberapa bidang sudah dibebaskan. Sebab seluruhnya diambil alih pusat, maka alokasi anggaran yang ada pun dimatikan.
“Kami rencananya yang Rp74 miliar itu dialihkan untuk pembebasan lahan di krematorium untuk program NCICD di Cilincing, Jakarta Utara nilainya Rp58 miliar. Masih ada sekitar Rp16 miliar, nanti kami atur untuk kegiatan lainnya,” katanya.
Dengan demikian, katanya, kerja sama yang akan dijalin nanti antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pasalnya pembangunan dua waduk ini nantinya sebagai parkir air dari Bendungan Katulampa sebelum mengalir ke aliran sungai menuju Jakarta.
“Disepakati pembebasan lahan keduanya DKI tidak dilibatkan dalam pembebasan. Volume saya tidak hafal, tapi paling tidak bisa mengurangi lalu lintas airnya. Kalau dari Katulampa ke Manggarai kan bisa sembilan jam. Nah itu bisa agak diperlambat sehingga kapasitas debit air yang masuk ke Manggarai bisa dikurangi,” pungkasnya.
(ps/suf/dit)