Megamendung - Kabar gembira dihembuskan Bupati Bogor Nurhayanti pada akhir September 2017 silam. Dia menjamin bantuan keuangan untuk pembangunan jalur utara puncak akan dicairkan segera,dan pada akhir desember 2017 pembangunan jalan itu harus sudah rampung.
Tapi rupanya janji tinggal janji, bantuan keuangan tersebut mandek alias tidak cair. Akibatnya pembangunan jalan alternatif lingkar utara puncak yang diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp6,5 milyar tersebut terbengkalai.
Padahal,atas jaminan bupati tersebut para kepala desa yang wilayahnya dilewati jalur itu sudah mulai membangun dengan biaya berhutang pada toko bangunan. Desa - desa itu adalah, Cipayung, Cipayung Girang, Pasir Angin dan Desa Megendung.
Tidak cairnya bantuan keuangan tersebut, menurut kepala UPT Jalan dan Jembatan wilayah Ciawi Eko sulistio disebabkan salah satu desa dikabupaten Bogor yang belum menyelesaikan administrasi laporan bantuan keuangan yang pernah diterima. "Gara - gara satu desa itu bantuan keuangan untuk pembangunan jalan alternatif jalur utara puncak tidak cair di tahun 2017 kemarin," paparnya.
Kekecewaanpun datang dari masyarakat, seperti yang dikatakan anggota BPD Desa Cipayung Ma,mun. Tidak terealisasinya janji Bupati Bogor membuat warga harus gigit jari. "Kami atas nama masyarakat Desa Cipayung sangat kecewa atas kebijakan Pemkab Bogor,atas tidak di keluarkannya Bankeu Bupati Bogor untuk meningkatkan jalan alternatif utara. Seharusnya sudah bisa bermanfaat buat masyarakat Kecamatan Megamendung dan Cisarua," keluhnya.
Dia juga mengatakan,untuk mengatasi Kemacetan Jalur puncak dan meningkatkan perekonomian Masyarakat jalur utara sangan penting dibangun. "Padahal SK Bupati sudah keluar. Bahkan kami desa yang terlintasi program Bankeu tesebut sudah mengerjakaan sebagian,seperti TPT dan gorong - girong,hal tersebut kami lakukan atas saran dari pihak Pemkab Bogor," jelas dia.
Untuk kebutuhan Material,sambungnya,desa berhutang dulu kepada material dan levaransir,karena target pekerjaan bisa selesai sebelum tanggal 25 desember 2017 supaya dapat dimanfaatkan. Pada liburan tahun baru." ini juga akan jadi masalah terhadap pertanggungjawaban kades kepada masyarakat, karena program peningkatan jalan lintas utara masuk dalam APBDes tahun 2017," tutupnya.
(ash/b/suf)