METROPOLITAN, Cisarua – Pengawasan tindak pidana korupsi selama ini terlalu fokus pada penggunaan anggaran, baik Ang- garan Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, pengawasan korupsi terlihat kendur di sektor pemasukan. Hal tersebut dikatakan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kota Bogor, beberapa waktu lalu. ”Selama ini untuk sektor pendapatan belum mendapat sorotan, sehingga sangat rentan penyelewengan atau dikorupsi,” katanya. Kecurigaan terhadap bocornya pemasukan pajak dari sektor pariwisata di Puncak saat ini ramai dibicarakan para aktivis. ”Kalau dugaan kebocoran itu ada, cuma membuktikannya yang susah. Khususnya pajak perhotelan, restoran dan tempat pariwisata. Selama ini kita tidak tahu berapa pendapatan nyata dari tempat usaha tersebut. Apalagi Taman Safari Indonesia (TSI), berapa miliar pajak yang harus disetor, karena jumlah pengunjungnya yang mencapai puluhan ribu, sementara tiket masuk di atas Rp200.000 perorang,” papar Ketua Aktivis Rumpun Hijau Puncak, Sunyoto. Sunyoto mendorong Pemkab Bogor bisa mengoptimalkan pendapatan pajak dari Puncak. ”Dinas Pendapatan yang didukung bupati baru harus bisa mengoptimalkan pendapatan pajak di Puncak,” harapnya. Senada, Ketua Aktivis Paguyuban Masyarakat Bogor Selatan (PMBS), Azet Basuni, mengungkapkan kecurigaannya pada segi kebocoran pajak daerah. ”Jelas ada, bukan dari sekarang tapi sudah lama. Ini harus ada perbaikan dan ketetapan khusus, berapa besar pajak yang harus disetorkan ke pemda,” jelasnya. (ash/b/suf/py)