METROPOLITAN - Bogor Keberadaan vila memang jadi ladang tersendiri bagi warga setempat. Namun sayang, dalam penerapannya banyak vila yang ketahuan menunggak bayar pajak. Kondisi ini pun berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor. Dari total 227 vila, hanya 117 yang terdata sebagai Wajib Pajak (WP). Berdasarkan pendataan, vila yang sudah terdata itu terdiri dari Kecamatan Cisarua. Mulai dari Desa Tugu Selatan, Tugu Utara, Batulayang, Jogjogan dan Cilember. Sedangkan Kecamatan Megamendung, pendataan baru dilakukan di Desa Megamendung. “Di Kecamatan Ciawi juga baru beberapa desa. Vila komersil paling banyak ditemukan yakni WP di Kecamatan Cisarua,” beber Kepala UPT Pajak Daerah Tipe A Ciawi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Anton Sudjana. Menurut Anton, ratusan vila komersil di Puncak tersebar di tiga kecamatan yang terdata belum melaksanakan WP yakni Kecamatan Cisarua, Megamendung dan Ciawi. “Ada 110 vila yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” ujarnya. Untuk itu, petugas pajak terpaksa harus mengejar WP di hari libur. “Target kami semua vila komersil di wilayah kerjanya membayar pajak,” ungkapnya. Selain turun mendata vila komersil, petugas UPT Pajak Daerah Tipe A Ciawi juga memberikan pelayanan mudah kepada warga untuk membayar PBB dengan menyambangi tiap desa. Hal itu untuk mencapai target PBB yang nilainya mencapai ratusan miliar per tahun. “Kita sengaja turun ke desa untuk mempermudah pelayanan. Setiap hari berbeda di tiap kecamatan,” terangnya. Sementara itu, Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi, meminta Pemkab Bogor terus mendata vila komersial di Puncak, Cisarua. Pemerintah harus tegas menindak pemilik vila agar membayar kewajibannya. “Bagaimanapun ini potensi. Pemerintah harus mengejar WP yang menunggak pajak,” tukasnya.(rb/feb/py)