bogor-timur

Galian PLN Rusak Infrastruktur Jalan

Jumat, 21 Februari 2020 | 09:36 WIB
DIBIARKAN: Ini kondisi Jalan GBJ setelah adanya galian PLN. Bekas galian hanya ditutup tanah, padahal sebel-umnya sudah diaspal

METROPOLITAN- Aktivitas galian tanah untuk pemasangan kabel PLN cabang Gunungputri, dianggap merugikan pihak Pemerintah Kabupaten Bogor. Akibat aktivitas tersebut infrastruktur jalan menjadi rusak lantaran bekas galiannya hanya ditutup dengan tanah dan tidak lagi dikembalikan seperti semula.

Salah satunya bekas galian kabel PLN di jalan Perumahan Griya Bukit Jaya (GBJ) yang hanya ditutup tanah. Padahal, jalan tersebut sudah diaspal. Seorang pedagang kaki lima, Sari, mengatakan, ketika awal penggalian yang dilakukan pemborong sudah mengganggu aktivitas lalu lintas, lantaran tanah galian yang dimasukkan kedalam karung memakan sebagian badan jalan.

"Waktu penggalian juga sudah ganggu, bahkan sampai macet soalnya karung yang berisi tanah itu memakan badan jalan dan membuat jalan sempit," ucapnya. Sementara itu, Anggota Dewan Komisi lll DPRD Kabupaten Bogor, Ahmad Fathoni mengatakan, proyek penggalian tanah untuk pemasangan kabel PLN di Jalan Griya, serta beberapa lokasi lainnya, mengakibatkan jalan tersebut rusak. Padahal, Pemkab Bogor baru sekitar tiga sampai empat tahun selesai merampungkan infrastruktur jalan tersebut.

“Selain rusak, juga menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas,” imbuhnya. Saat pekerjaan itu selesai, pihak pelaksana proyek tidak bisa mengembalikan kondisi jalan seperti semula, sehingga Pemkab Bogor menjadi pihak yang harus melakukan perbaikan di kemudian hari.

Padahal, hal seperti ini bisa dihindari jika sejak awal ada perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sehingga anggaran daerah tidak selalu tersedot untuk perbaikan jalan. “Pembangunan itu idealnya berkesinambungan, setelah infrastruktur kita fokus pada pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan, kesehatan hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, kalau seperti ini, anggaran kita selalu tersedot untuk perbaikan jalan,” bebernya. Soal koordinasi antara pelaksana proyek, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait dengan DPRD Kabupaten Bogor, Fathoni mengatakan, kordinasi yang dilakukan selalu berada di ujung. Sementara Pemkab Bogor cenderung bersikap lemah mengingat proyek tersebut menjadi kebutuhan untuk pembangunan.

“Ini menjadi buah simalakama Ini menjadi buah simalakama, karena di satu sisi kita dirugikan dan di satu sisi lagi kita membutuhkan. Namun, dinas terkait harus lebih aktif dalam mengawasi pengerjaannya." tukasnya.

Hingga berita ini diturunkan pihak PLN Gunungputri belum bisa dimintai keterangan. (zis/els)

Tags

Terkini