METROPOLITAN - Isu pe­mekaran wilayah Kabupaten Bogor kembali mencuat. Hal itu setelah Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Bogor mengaju­kan kembali Bogor Timur (Bo­tim) untuk dimekarkan. Bahkan, rencana pembentukan daerah persiapan Kabupaten Botim sudah diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Bur­hanudin, kepada jajaran Ko­misi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) saat kunjungan ke Pemkab Bogor, belum lama ini. Namun, pandangan ber­beda disampaikan Direktur Democracy Electoral Empo­werment Partnership (DEEP), Yusfitriadi. Menurutnya, kon­disi ini pasti akan dijadikan komoditas politik oleh aktor politik untuk menaikkan po­sisi elektoral partainya maupun secara personal. Termasuk akan selalu dijadikan ‘pepesan ko­song’ janji-janji kampanye dalam momentum demokrasi elektoral. Contohnya saat pem­kab ingin Bogor Barat dime­karkan dengan menyiapkan anggaran Rp40 miliar. Sebagai kabupaten induk, posisinya bukan dalam posisi mengabul­kan atau tidak mengabulkan, semuanya tergantung Kemen­dagri. “Selama Kemendagri tidak mencabut moratorium, maka pemekaran daerah tidak akan terjadi. Seperti apa pun upaya yang dilakukan para politisi atau penggagas wilayah pemekaran,” jelasnya. Ia menga­ku rencana pemekaran Botim pun sudah ramai diperbincang­kan. Bahkan sudah diajukan ke DPRD Provinsi Jabar yang selanjutnya dibawa ke DPR RI dan pemerintah pusat. “Saya pikir semua masyarakat di wi­layah mana pun mempunyai hak untuk memperbaiki tata­kelola. Namun, tentu saja untuk dikabulkannya usulan men­jadi DOB oleh Kemendari tidak semudah membalikan telapak tangan. Terlebih saat ini mo­ratorium pembentukan DOB sejak zaman pemerintahan SBY belum dicabut,” tegasnya. Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan peme­karan Kabupaten Botim sang­at layak dan urgent untuk se­gera dilakukan. Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Bogor sudah overload dan sangat padat. Saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Bogor sudah sangat padat dan terba­nyak di Jabar bahkan Indone­sia. Untuk itu sudah seharusnya pemekaran dilakukan guna memajukan pembangunan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor. ”Penduduk kita sudah over­load dan sangat padat. Peme­karan Kabupaten Botim ini kebutuhan sangat urgent. Ka­rena luas wilayahnya juga cu­kup besar, sekarang ini Kabu­paten Bogor bebannya seper­ti beban provinsi. Jadi sangat layak untuk dimekarkan,” tegas bupati. Pihaknya juga telah memfasilitasi kaitan dengan infrastruktur dalam mendorong percepatan pemekaran Kabu­paten Botim. ”Kita sedang perjuangkan percepatan pembangunan Jalur Puncak 2. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendorong dari berbagai penjuru, karena Jalur Puncak 2 ini dapat mempermudah aksesibilitas,” jelas Ade Yasin. (nal/rb/els/run)