METROPOLITAN – Banya­knya kasus pembuangan lim­bah di Kecamatan Gunung­putri tak luput dari kurang tegasnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bo­gor terhadap perusahaan nakal. Mereka diduga sudah kongkalikong dengan Satgas Lingkungan Hidup Kecama­tan Gunungputri. Sebab, setiap keluhan war­ga terkait pembuangan limbah, baik ke aliran Kali Cileungsi, situ hingga ditemukannya pembuangan limbah di ling­kungan warga, tidak pernah mendapat tindakan tegas dari DLH Kabupaten Bogor. Hal itu membuat perusahaan pelanggar perusak alam terus mencemari lingkungan. Menanggapi hal itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Gunungputri, Fadliyansah, merasa gerah dengan kinerja Satgas LH kecamatan yang dinilai lemah. Adanya pem­buangan limbah oleh peru­sahaan yang mengakibatkan tercemarnya situ dan sungai tidak mendapatkan tindakan dari pihak terkait. Bahkan, dalam kurun wak­tu satu tahun ini beberapa perusahaan yang terbukti melanggar tidak mendapatkan sanksi apa pun. ”Dalam peng­amatan saya, Satgas LH Ke­camatan Gunungutri sangat lemah dalam pengawasan industri. Terbukti, selama 2021 sudah ada beberapa peristiwa pencemaran yang terjadi, namun tidak dapat sanksi apa pun,” kata Fadly. Jika Satgas LH dipertahankan terus seperti ini, sambung dia, kemungkinan besar akan te­rus terjadi pencemaran ling­kungan yang dilakukan pe­rusahaan nakal tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan menyurati kepala DLH Kabu­paten Bogor untuk meng­ganti Satgas LH agar pence­maran lingkungan tak terjadi lagi. ”Untuk itu, kita akan me­nyurati kepala DLH yang di­tembuskan ke camat Gunung­putri untuk mengganti Satgas LH Gunungputri. Sejak dulu saya mengamati peran Satgas LH hanya menitikberatkan pada edukasi, tidak pada pengawasan industri,” katanya. Padahal, tambah Fadly, ke­butuhan pengawasan ling­kungan hidup pada industri perlu pengawasan ketat, tepat dan solutif. Untuk itu, pihaknya meminta Satgas LH yang saat ini dijabat Betty diganti. ”Dalam waktu dekat kita akan mengirim surat kepada DLH Kabupaten Bogor agar Satgas LH Kecamatan diganti, ka­rena mengabaikan peran serta pengawasan industri yang membuat perusahaan membuang limbah berbahaya secara membabi buta tanpa ada tindakan tegas. Akhirnya warga yang akan menjadi korban kalau seperti ini didi­amkan saja,” pungkasnya. (jis/ els/py)