METROPOLITAN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ke­camatan Cileungsi angkat bicara terkait maraknya tem­pat pijat refleksi ilegal yang diduga dijadikan tempat tran­saksi birahi di Desa Li­musnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Ketua MUI Kecamatan Ci­leungsi, H Sarta Ahmad Fir­daus, mengatakan, sebagai lembaga keagamaan, MUI tentu tidak menghendaki adanya tempat tersebut, ka­rena pasti menjurus pada kemaksiatan. ”Saya mewa­kili MUI Kecamatan Cileung­si berharap ada upaya dari Pemerintah Kecamatan (Pem­cam) Cileungsi untuk mener­tibkan tempat yang menjurus kemaksiatan,” ujar Sarta, ke­marin. Pengalaman yang lalu ia lihat dan memperhatikan praktik pijat refleksi bisa jadi kedok dari kegiatan prosti­tusi. Sehingga pihaknya tidak setuju dengan munculnya tempat pijat refleksi itu. ”Apa­lagi ini diperkuat dengan adanya informasi mempeker­jakan anak di bawah umur, MUI Kecamatan Cileungsi dengan tegas menolak keha­diran tempat- tempat pijat refleksi yang menjadi kedok prostitusi,” tegasnya. Sarta berharap Pemcam maupun Kabupaten Bogor bisa menindaklanjuti ini, se­hingga tempat kemaksiatan yang ada di Kecamatan Ci­leungsi bisa berkurang. Selain itu, pihaknya juga menuntut adanya upaya-upaya terhadap para pelaku PSK yang suka berkeliaran di pinggir jalan, khususnya di Limusnunggal dan sekitarnya. ”Mungkin ini salah satu yang harus terus dilakukan yakni penertiban oleh pemerintahan sesuai program nobat yang dulu pernah dicanangkan harus terus berkelanjutan. Itu harapan dari MUI Kecamatan Cileungsi dengan keadaan yang ada,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Limusnunggal, Ke­camatan Cileungsi, Galih Rakasiwi, mengaku tidak menghendaki adanya tempat-tempat tersebut. Sebab, itu akan membawa dampak buruk bagi lingkungan dan tidak mendidik serta memberikan contoh yang tidak baik. Jadi, sambung Galih, baik di masa pandemi atau tidak pe­merintah desa tidak menyetu­jui ada tempat mesum se­perti itu. Meski begitu, pemerin­tah desa tidak memiliki ke­wenangan untuk menutupnya. “Nanti akan saya koordinasikan dengan pemerintah kecama­tan, Pemda Kabupaten Bogor agar ditertibkan, karena ke­wenangan itu ada di kecama­tan dan pemda,” pungkasnya. (jis/c/els/py)