METROPOLITAN – Menang­gapi persoalan tercemarnya Situ Citongtut, Desa Cicadas, Kecamatan Gunungputri, membuat anggota DPRD Ka­bupaten Bogor, Achmad Fathoni, angkat bicara. Ia meminta Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Bogor tak lagi menggunakan Perda No­mor 6 Tahun 2016 untuk mem­berikan efek jera, namun menggunakan Undang-Un­dang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ”Sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan ke­pala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor melalui WhatsApp untuk se­gera mengecek dan menindak pelakunya,” kata Fathoni ke­pada Metropolitan, kemarin. Ia mengaku sudah menda­tangi Situ Citongtut. Saat da­tang, ia sudah mencium bau tak sedap, namun ikan belum banyak yang mati. Fathoni berharap DLH lebih serius menangani ini, karena kejadian ini terus berulang. Perusahaan yang masih mem­buang limbah sepertinya sengaja dan sembunyi-sem­bunyi. ”Karena kami dari Komisi III sudah beberapa kali sidak, selalu disampaikan kalau perusahaan yang mem­buang air ke saluran Citongtut punya IPAL dan olah limbah­nya,” paparnya. Jadi, mestinya tak ada lagi limbah berbahaya yang dibu­ang. Namun kenyataannya masih sama. Jenis limbah yang mencemari Situ Citongtut juga masih sama dengan se­belumnya. ”Makanya kali ini, saya berharap DLH serius dan lebih serius. Jangan sampai masyarakat hilang kepercay­aan kepada DLH, karena se­benarnya sekarang mulai ada sinergi bersama untuk men­jaga lingkungan, salah satunya lewat WCD, KRL, Bank Sampah dan lain-lain,” katanya. Ia juga berharap sinergi ini bisa terus meningkat dengan landasan kepercayaan dan saling mendukung. Selain itu, soal efek jera untuk perusa­haan sendiri, ia sangat setuju jika untuk perusahaan yang membandel lebih baik meng­gunakan UU Lingkungan Hidup sesuai Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009. Namun proses penyelidikan dan penyidikan pencemaran lingkungan itu tidak hanya tergantung DLH, tapi juga melibatkan kepoli­sian dan kejaksaan. ”DLH Kabupaten Bogor sendiri hanya memiliki PPLH (penyidik) satu orang, di mana idealnya untuk Kabu­paten Bogor butuh lebih dari 15 orang. Ini yang juga mesti kita dorong. KLHK dan DLH Provinsi serta bupati seharusnya memastikan PPLH cukup untuk menanga­ni jumlah pabrik yang ada,” paparnya. ”Lengkapi juga dengan du­kungan komitmen dari aparat penegak hukum untuk men­indaknya, baik kepolisian, kejaksaan juga hakim. Jadi, saya harap bupati Bogor menunjukkan komitmennya dengan memperkuat SDM PPLH serta anggaran pendu­kungnya,” pungkasnya. (jis/ els/py)