METROPOLITAN – Program sapu bersih (saber) pungutan liar alias pungli jadi konsentrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kemarin, tim Saber Pungli di Kabupaten Bogor dilantik Bupati Bogor Nurhayanti di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor, kemarin. Pelantikan ini dilakukan sebagai salah satu upaya serius dalam mencegah tindakan pungli yang terjadi di Bumi Tegar Beriman. “Pelantikan ini untuk meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan tindakan pencegahan serta penghapusan pungli di Kabupaten Bogor,” kata Nurhayanti.
Menurutnya, pembentukan ini tindak lanjut dari komitmen pelaksanaan program antipungli yang tercermin dalam peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sementara, salah satu implementasi komitmen tersebut terkait dengan adanya Keputusan Bupati Nomor 700/1/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan satuan tugas Saber Pungli Kabupaten Bogor. “Kami juga mengharapkan tim saber pungli bisa meningkatkan fungsi intelejen, pencegahan, penindakan sama sekali urutan calon direksi tersebut. “Saya tidak akan mengubah hasil dari tim independen. Saya pengen direksi memiliki tenaga profesional dan intelektual,” ucap perempuan berkerudung tersebut.
Nurhayanti menuturkan, tidak jadi masalah uji kompetensi dipercayakan kepada pihak luar Pemkab Bogor. Karena, dari penilaian yang dilakukan pihak ketiga akan menghasilkan penilaian yang benar-benar apa adanya. Seperti, bagaimana langkah calon mengembangkan PDAM Tirta Kahuripan ke depannya, berwawasan atau tidak serta visioner atau tidak dalam menjalankan tugasnya. “PDAM ini perusahaan yang sudah sangat sehat se-Indonesia, makanya saya tidak mungkin memilih calon sembarangan. Karena itu uji kompetensi ini kita serahkan ke pihak ketiga karena tidak mungkin mereka main-main dalam perumusannya,” tuturnya.
Ia menambahkan, ada tiga hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi calon direksi PDAM nanti. Di antaranya, seperti dapat menyelesaikan target sambungan pipa, cakupan pelayanan serta menarik minat investor untuk berinvestasi. “Paling penting ini investasi yang masih kurang dan mesti didorong terus. Saya juga sedang mempelajari kenapa investor tidak begitu tertarik berinvestasi di air minum,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin sependapat dengan langkah yang diambil orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman. Karena, calon profesional dapat terpilih oleh penilaian pihak yang independen. “Setuju, karena calon yang dipilih harus profesional dan tidak ada campur tangan politik,” singkat politisi PPP itu.
(rez/b/els/dit)