METROPOLITAN – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan yang memperbolehkan negara asing mengelola bisnis milik negara, membuat sejumlah aktivis mahasiswa angkat bicara. Bahkan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) cabang Bogor menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar Luhut Binsar dicopot sebagai menteri. Koordinator Aksi Aulia Rahmawan mengatakan, tidak seharusnya pejabat negara mengatakan seperti itu. Bahkan seharusnya mempertahankan aset milik negara dan seharusnya pemerintah melakukan nasionalisasi aset asing. “Ini sangat disayangkan ada menko yang mengobral aset-aset negara kepada asing. Sungguh ironis sekali negeri ini,” ujarnya dalam aksi yang digelar di depan Pintu 2 Istana Bogor. Pernyataan Luhut itu, kata Aulia, sangat menyakitkan. “Masih banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar bahkan melebihi warga negara asing yang nantinya bekerja di Indonesia,” terangnya. Para demonstran ini juga menyindir kinerja pemerintahan Jokowi yang dianggap belum maksimal dan masih menyisakan duka bagi kaum miskin. Semua lantaran kebijakan yang diambil pemerintah selalu tidak pro rakyat, sehingga setiap ada kebijakan baru, masyarakat yang terkena dampaknya. “Masyarakatlah yang terkena dampaknya, para pejabat tersebut hanya memutuskan kebijakan yang me ngutungkan mereka,” paparnya. Sementara itu Ketua Cabang HMI MPO cabang Bogor Ana Mulyana mengatakan, kebijakan yang dibuat Luhut tidak pro rakyat. “Kebijakan Luhut pro investor asing, tidak sesuai dengan program nawacita Jokowi yang menginstruksikan agar kebijakan mendukung investor domestik,” katanya. Ana menambahkan bahwa Luhut di hadapan media menyatakan bahwa negara asing boleh mengelola teritorial bangsa. Menurutnya kebijakan tersebut membuat harga-harga di Indonesia melonjak naik. “Kita ingin menteri Luhut dicopot, karena kebijakannya bertentangan dengan UU No 33 ayat A, mengenai pemanfaatan SDA di Indonesia,” jelasnya.
(mam/b/els/dit)