Belum Ada yang Daftar, Lelang Jabatan Bisa Diperpanjang

METROPOLITAN – Seminggu sudah pendaftaran open bidding alias lelang jabatan dibuka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor. Namun, hingga kini belum ada satu orang pun yang mendaftarkan diri dan tertarik menempati satu dari empat kursi ke­pala dinas yang kosong.

Pengamat Hukum dan Pemerintahan dari Universitas Pakuan (Unpak) Raden Mihradi mengatakan, jika hingga batas waktu yang telah ditetapkan belum ada yang daftar, Walikota Bogor Bima Arya disarankan menggunakan hak diskresi untuk memilih orang-orang yang dianggap layak menempati em­pat jabatan tersebut. “Kalau open bid­ding hanya syarat rekrutmen saja. Sebab pada ujungnya, walikota yang memutuskan siapa yang akan men­jadi kepala dinasnya,” ujarnya saat dihubungi Metropolitan

Meski demikian, kekosongan empat kepala dinas ini pun memiliki dampak kepada roda pemerintahan di Kota Bogor. Dengan tidak adanya kepala dinas, akan sulit bagi dinas tersebut mengambil keputusan yang strategis. Sebab dari em­pat dinas tersebut, hanya dija­bat pelaksana tugas (plt). “Pasti akan ada dampak signi­fikan yang terasa dengan tidak adanya kepala dinas ini. Ka­rena itu lebih cepat lebih baik dengan adanya kepala dinas ini,” terangnya.

Dekan Fakultas Hukum Unpak ini menilai bahwa kepala dinas yang terpilih nanti harus mem­punyai program yang sejalan dengan walikota Bogor. Se­hingga, menurutnya, dapat satu irama dengan walikota untuk mengatasi setiap per­masalahan di Kota Bogor. “Ka­lau mempunyai visi dan misi yang sama, maka akan lebih mudah untuk menjalankan dan mengatasi masalahnya. Tetapi kalau tidak sejalan, maka tidak akan ada masalah di Kota Bo­gor ini. Tetapi malah sebaliknya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Sub­bidang Penempatan Jabatan pada BKPSDA Kota Bogor Aries Hendardi membenarkan belum adanya peserta yang mendaf­tarkan diri. Padahal, pihaknya sudah menyebarkan infor­masi melalui surat edaran ter­kait lelang jabatan ini. Jika hingga batas waktu masih belum ada yang menda ftar, pihaknya akan menambah waktu perpanjangan seminggu. Namun jika masih tetap tidak ada PNS yang tertarik, pihaknya akan konsultasi kepada Ko­misi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ya kalau masih tidak ada, terpaksa kita meminta arahannya seperti apa selanjut­nya,” ujarnya.

(mam/b/els/run)