METROPOLITAN – Untuk menyelamatkan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor, DPRD Kota Bogor saat ini sedang merumuskan peraturan daerah (perda) untuk mengubah status perusahaan bus TransPakuan itu. Mulanya PDJT berstatus perusahaan daerah. Namun karena bertahun-tahun mengalami krisis keuangan, perusahaan yang dipimpin Krisna Kuncahyo itu akan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar ada investor yang menanamkan modalnya di perusahaan pelat merah tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor Laniasari mengatakan, untuk menyelamatkan PDJT dari krisis keuangan memang ada beberapa opsi yang telah dilakukan. Namun, opsi-opsi tersebut ternyata tidak berhasil karena bertentangan dengan aturan. Sehingga, jalan terakhirnya mengubah status PDJT menjadi Perseroda. “Kita saat ini memang sedang dalam pansus untuk mengubah status PDJT menjadi PT dan mudah-mudahan dengan status barunya bisa membuat PDJT sehat dan dapat berkontribusi kepada Pemkot Bogor,” ujarnya kepada Metropolitan.
Politisi PDIP ini menilai PDJT memang harus mendapatkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Nantinya akan dijadikan modal awal kembali untuk memulai bisnisnya. Modal juga bisa bertambah setelah mendapat investor. “Kalau tidak ada PMP sekarang mau gimana. Apalagi para pegawainya sudah tidak digaji selama dua bulan. Maka dari kita pun harus bekerja cepat agar perda tersebut segera selesai dan PDJT dapat kembali beroperasi,” terangnya.
Meski kondisi PDJT selalu merugi, menurut Lania, Pemkot Bogor harus mempertahankan PDJT karena akan menjadi tumpuan salah satu program transportasi Pemkot Bogor. Bus TransPakuan juga akan digunakan sebagai armada utama saat rerouting diterapkan hari ini. “Kalau nanti PDJT tidak ada, siapa yang akan mengisi jalur tengahnya. Nah, maka PDJT tetap harus disehatkan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PDJT Krisna Kuncahyo menjelaskan bahwa dirinya tengah berusaha menggandeng investor untuk berinvestasi di PDJT. Walaupun saat ini sudah ada satu investor yang siap berinvestasi, namun belum tentu investor tersebut bersedia. “Saat ini sedang kita lobi karena sambil menunggu perda yang saat ini sedang dibahas DPRD,” katanya. Untuk menyehatkan PDJT, lanjut dia, setidaknya ia membutuhkan dana Rp6 miliar yang dapat digunakan sampai akhir tahun. “Untuk sekarang saja karyawan kita dua hari libur dan dua hari masuk karena saya memberi waktu bagi mereka untuk mencari tambahan di luar. Selain itu, bus yang kita operasikan hanya 14 bus dan satu jalur saja,” jelasnya.
(mam/b/els/run)