METROPOLITAN - Electronic Government dianggap mampu menciptakan sistem pemerintahan bersih dan transparan. Di Kabupaten Bogor, dengan kontur wilayah pegunungan, penerapan sistem pemerintahan elektronik ini tentu tak mudah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengungkapkan, saat ini baru beberapa instansi pelayanan publik yang telah menerapkan sistem elektronik.
“Yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seperti Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sisanya Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah, Diskominfo dan Bappeda sendiri,” kata Syarifah.
Sistem ini, kata dia, lebih dulu akan dijalankan sebelum menerapkan Kabupaten Pintar di 40 kecamatan dan 434 desa dan kelurahan. Sebab, tidak semua wilayah memiliki jaringan internet dan telekomunikasi yang baik.
“Di beberapa wilayah, terutama pegunungan, akses sinyal telekomunikasi masih terbatas. Belum lagi kemampuan SDM-nya. Maka kami akan terapkan dulu di wilayah perkotaan seperti Cibinong dan Bojonggede. Cibinong Raya lah secara garis besar,” tandas Syarifah.
(bo/els/run)