Jumat (17/3) besok menjadi Jumat keramat bagi tiga calon direksi PDAM Tirta Kahuripan yang lolos dalam tahapan seleksi. Ketiganya akan menghadap pimpinan DPRD Kabupaten Bogor. Jadwal pertemuan ini sudah ditetapkan setelah Tim Pansel PDAM melakukan rapat konsultasi bersama pimpinan dewan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, kemarin.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengaku pemanggilan terhadap tiga calon nanti lebih menitikberatkan kepada tes wawancara. Ia berharap tiga calon terpilih ini dapat menjadi kesatuan di jajaran direksi ke depannya. “Kami undang mereka untuk melakukan tes wawancara. Sebab, pencapaian target yang belum tercapai itu harus segera diselesaikan,” ujar lelaki yang akrab disapa Jaro Ade.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar mengatakan, dari rapat konsultasi ini tidak ada catatan penting dari para pimpinan DPRD terhadap proses seleksi direksi. Namun untuk catatan ketiga calon direksi, lebih ditekankan bagaimana mereka bisa meningkatkan kinerja PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menjadi lebih bagus. “Hanya catatan agar tiga calon bisa meningkatkan kinerja. Peringkat calon tidak akan berubah. Sebab sesuai perbup-nya, nilai tertinggi yang menjadi dirut dan seterusnya,” kata Adang.
Menurut Adang, untuk rapat konsultasi ini lebih kepada ekspos bagaimana rangkaian proses yang sudah dilakukan Tim Pansel PDAM. Mulai dari tahap persiapan melalui Surat Keputusan (SK) Pansel lalu melaksanakan seleksi administrasi hingga tim independen melaksanakan feat and propertes terhadap para calon. “Barusan tidak ada yang khusus atau di luar konteks yang sudah dilaksanakan tim pansel. Lebih ke ekspos rangkaian proses yang sudah dilakukan, hanya itu saja,” ucap dia.
Setelah ini, sesuai aturan yang berlaku, proses selanjutnya adalah bagaimana ketiga calon terpilih melakukan ekspos terhadap pimpinan dewan pada Jumat (17/3) besok. “Kalau tim pansel sudah selesai menjalankan tugasnya, tinggal calon terpilih ekspos dan pimpinan dewan akan memberi masukan atau pertanyaan kepada mereka,” lanjutnya.
Adang menambahkan, untuk target pelantikan calon direksi belum bisa direncanakan. Namun jika selesai cepat tentu pihaknya akan segera melakukannya. “Tapi mudah-mudahan paling lambat minggu pertama di April kita sudah bisa lantik,” ujarnya.
Sebelumnya, salah satu calon direksi Efie Pancawati mengaku siap terbuka menjabarkan visi dan misinya. Namun, hal itu baru akan dilakukan setelah dirinya resmi ditetapkan menjadi salah satu direktur di perusahaan pelat merah itu. “Nanti ya kalau sudah dilantik,” singkatnya.
PENETAPAN DIRUT HARUS HATI-HATI
Bupati Bogor Nurhayanti telah memutuskan peringkat pertama hasil penilaian tim indenpenden akan menjadi direktur utama. Diketahui hasil penilaian tim dari Universitas Indonesia itu menunjuk Hasanudin Tahir karena memiliki nilai sebesar 10,313. Kedua, Efie Pancawati dengan nilai 10,150 dan Eka Bhinekas dengan nilai 10,038. Sebagai pemegang saham perusahaan daerah tersebut, bupati memang memiliki hak prerogatif untuk menentukan posisi ketiga calon direktur. Tetapi, ia memilih tidak menggunakan karena sudah mempercayakan proses seleksi ke tim independen.
Namun, keputusan bupati mendapat kritikan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iwan Setiawan. “Tak ada jaminan dari hasil penilaian tersebut dapat memunculkan pimpinan ter baik,” kata politisi Gerindra itu.
Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lebih berhati-hati dalam menetapkan posisi jabatan bagi direksi PDAM. Sebab, PDAM Tirta Kahuripan merupakan perusahaan yang paling bonafit, baik dalam kondisi sehat ataupun memiliki jumlah aset ratusan miliar. “Kami meminta bupati jangan terlalu mau menyerahkan kepada hasil penilaian dari tim independen. Harus ada intervensi yang dilakukan bupati,” pinta dia.
Iwan juga menjelaskan, ketika seseorang menjadi direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ada penilaian terukur yang diberikan kepada mereka. Baik dari segi komunikasi, popularitas serta bagaimana direksi tersebut dikenal di lingkungan Pemkab Bogor atau DPRD Kabupaten Bogor. Karenanya, ketiga hal tersebut harus dijadikan bahan pertimbangan yang digunakan bupati dalam mengangkat direksi PDAM Tirta Kahuripan. “Kami tak setuju nilai tertinggi dijadikan dirut. Harus ada intervensi. Jika melepas itu, kewibawaan bupati takut berkurang. Apalagi terkait masalah komunikasi, itu agar kinerjanya lebih nyaman,” jelas dia.
Tak hanya itu, bupati juga harus mau melihat rekam jejak yang tak terukur dalam pengujian. Sebab, sejumlah calon direksi yang direkomendasikan dari hasil uji kelayakan tim independen tak dikenal meski semuanya dari kalangan internal PDAM Tirta Kahuripan. “Jadi jangan hanya dilihat dari permukaannya saja, harus dilihat jejak rekamnya juga. Saya juga tidak tahu tiga orang itu. Saya tidak kenal karena tidak populer. Semua itu karena mu ngkin lebih di internal, mereka dulunya hanya di belakang me ja,” pungkasnya.
(rez/c/els/run)