METROPOLITAN – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Demo­krasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Atty Somaddikarya ikut menghadiri pembagian Bantuan Operasional (BOP) bagi RT/RW se-Kelurahan Sukasari di aula Kantor Kelurahan Sukasari, Keca­matan Bogor Timur, Jumat (17/3). Dalam acara tersebut, Atty menyampaikan beberapa program Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang belum tersosiali­sasikan dengan masksimal. Di antaranya soal tahapan pengajuan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), bantuan pendidikan dan terakhir tentang pembebasan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp100 ribu. Program tersebut dikhusus­kan bagi warga miskin (gakin) yang memang diketahui tidak mampu atau berpenghasilan rendah dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mam­pu (SKTM) yang dikeluarkan kelurahan setempat melalui pengantar RT/RW. Khusus tentang tagihan pajak PBB Masyarakat Berpenghasi­lan Rendah (MBR) di bawah Rp100 ribu, Atty sangat meny­ayangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai instansi terkait belum meny­ampaikan program ini secara menyeluruh. Padahal, kebijakan tersebut sudah digulirkan Wa­likota Bogor Bima Arya sejak 2016 lalu. Karena sejauh ini masih ada masyarakat tidak mampu yang belum menge­tahui, bahkan ada yang masih membayar PBB seperti tahun sebelumnya. Semestinya, kata Atty, jika Pemkot Bogor sungguh-sung­guh membebaskan warga MBR dari pembayaran PBB. Idealnya dibuat pemberitahuan melalui alat peraga seperti spanduk atau pamflet. Jadi warga tahu kewajibannya. Sebab terkait pembebasan PBB bagi warga MBR ini, tak akan mempenga­ruhi pendapatan daerah pem­kot. Sebab, telah diberlakukan subsidi silang. Seperti PBB di area hunian warga mampu nilainya dinaikkan lebih tinggi hingga mencapai dua kali lipat dari sebelumnya. Atty pun berharap program yang benar-benar menyentuh dan pro rakyat seperti PBB se­gera disosialisasikan. “Saya berterima kasih kepada Bima Arya dan instansi terkait khu­susnya, Bapenda sudah me­nelurkan kebijakan ini. Tinggal memaksimalkan saja informa­sinya ke masyarakat,” ujar se­kretaris DPC PDI-P Kota Bogor di hadapan puluhan ketua RT/RW. Terpisah, Kepala Bapenda Daud Nedo Darenoh membe­narkan jika ada kebijakan dari walikota Bogor tentang pem­bebasan bagi MBR yang ke­tentuan PBB-nya di bawah Rp100 ribu. Kebijakan ini sudah disosialisasikan dan berlangs­ung dari tahun lalu dengan SK Pembebasan PBB se-Kota Bo­gor yang dikeluarkan berjum­lah 103.971 SPPT atau sekitar Rp5.108.943.278. Ketika disinggung masih ada masyarakat miskin yang mem­bayar PBB, Daud menjelaskan bahwa itu kemauan mereka dan tidak bisa ditahan-tahan. Uang yang dibayarkannya pun langsung masuk ke kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau soal lurah yang belum mengetahui kebi­jakan ini, mungkin karena yang bersangkutan baru dimutasi. Sebab, sudah ada di Peraturan Walikota Bogor Nomor 10 Ta­hun 2016,” pungkas Daud. (ram/els/run)