METROPOLITAN - Melihat banyaknya hak masyarakat yang sulit diakses, Front Pembela Indonesia (FPI) melakukan advokasi masyarakat melalui kegiatan ngawangkong dan ngaliwet bareng warga. Kegiatan perdana program yang dipelopori Ketua Umum FPI Sugeng Teguh Santoso itu dilaksanakan di Kampung Keramat, RT 04/01, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah.
Sugeng mengatakan, FPI itu organisasi masyarakat (ormas) yang akan membuat paradigma baru, yakni bermanfaat bagi masyarakat secara langsung. Salah satunya mengadvokasi warga dengan cara memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya yang memang sudah dijamin pemerintah. Seperti pendidikan gratis, kesehatan dan administrasi kependudukan gratis.
Namun, realitanya masih banyak warga yang tidak bisa mengakses informasinya sehingga sulit mendapatkan haknya. “FPI menjembatani dan memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah agar warga bisa mengakses informasi atas program itu atau pemerintah juga memiliki forum untuk menyampaikan informasi program-programnya,” terangnya.
Sugeng mengimbau warga yang membutuhkan forum untuk menyampaikan berbagai persoalannya agar melaporkan untuk difasilitasi. Dalam diskusi publik yang digelarnya itu, ia mengaku banyak keluhan warga tentang sulitnya mendapat BPJS atau BPJS-nya tak bisa digunakan karena nunggak serta program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga soal program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). “Jadi dengan warga, kita jangan bicara politik tingkat tinggi karena itu komoditas para politisi. Tetapi seharusnya politisi itu turun ke masyarakat, lihat apa saja persoalannya lalu masukkan ke program. Sebab, mereka yang bisa menganggarkan,” paparnya.
Dalam diskusi publik yang digagasnya, ia menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lintas instansi. Mulai Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), BPJS, Bagian Sosial hingga Bagian Hukum Sekdakot Bogor. “Mereka kami undang agar bisa menjawab berbagai persoalan masyarakat secara langsung,” katanya kepada Metropolitan.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Bogor Dody Ahdiat menjelaskan, keluhan warga akan menjadi evaluasi untuk lebih gencar melakukan sosialisasi. Ia juga sudah mempunyai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk data yang update. “Semua data harus di-update untuk masyarakat. Masyarakat yang butuh dokumen kependudukan kami siap layani. Saya simpulkan harus banyak diperbuat untuk update data kependudukan dengan berbagai inovasi. Untuk blanko KTP sudah dijelaskan dan masyarakat mengerti,” katanya.
(mam/b/els/run)