Sekda ’Sentil’ Dinas PUPR dan Disdik

METROPOLITAN – Lambannya penyerahan paket lelang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra­kyat (PUPR) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor jadi perha­tian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabu­paten Bogor Adang Suptandar. Bahkan, ia berencana mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemi­lik lelang proyek terbanyak di Kabu­paten Bogor. “Saya sudah melakukan evaluasi terhadap PUPR, kemungkinan setelah mereka lanjut ke disdik,” kata Adang. ­

Menurut Adang, dari hasil pertemuan bersama Dinas PUPR, selain melakukan evaluasi ken­dala kenapa dinas itu belum melayangkan lelang, pihaknya pun meminta schedule kepas­tian kapan lelang kegiatan fisik akan diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bogor. “Saya sudah minta se­segera mungkin. Minggu depan termasuk schedule keseluruhan pekerjaan sudah harus saya peroleh,” ujarnya kepada Met­ropolitan.

Tak hanya itu, pihaknya pun telah menekankan kepada Di­nas PUPR untuk memprioritas­kan terlebih dulu kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan waktu cukup lama atau di atas enam bulan pekerjaan. “Teru­tama kegiatan-kegiatan yang lama. Saya juga memper­timbangkan faktor cuaca,” katanya.

Ia menambahkan, penga­kuan dari Dinas PUPR keter­lambatan penyerahan lelang kegiatan ini karena ada per­soalan teknis termasuk peren­canaannya. Di antaranya se­perti harga lahan di 2016 se­harga eks rupiah. Namun pas 2017 atau pelaksanaan kegia­tan, harga sudah naik sehing­ga harus dilakukan kajian ulang. “Lebih ke faktor teknis keter­lambatan ini. Mudah-mudahan hal itu tidak menjadi kendala berarti dan secepatnya bisa ditangani,” terangnya.

Sebelumnya, proses pembangunan di Kabupaten Bogor tampaknya bakal tersendat. Hingga awal triwulan kedua ini, sejumlah dinas belum me­nyerahkan sejumlah paket lelang kegiatan. Hal tersebut dibenar­kan Kepala BLPBJ pada Sekre­tariat Daerah (Setda) Kabupa­ten Bogor Budi Cahyadi Wiry­adi. Menurutnya, hingga kini yang sudah mengajukan ke­giatan fisik baru dari dinas kesehatan (dinkes). Sementara untuk Dinas PUPR dan disdik, sama sekali belum memasuk­kan paket lelang tersebut. “Sisanya belum ada yang ma­suk, kecuali pengajuan dari konsultan saja,” katanya.

(rez/b/els/run)