Lewat Video, Bogor Usulkan Rp1,56 Triliun

METROPOLITAN - Pemerintah Kota dan Kabupaten (Pemkot dan Pemkab) Bogor sama-sama menggelar Musyawarah Ren­cana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mela­lui video conference, kemarin. Di hadapan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengu­sulkan 12 kegiatan yang menelan angga­ran Rp831,3 miliar. Menurut Usmar, 12 kegiatan yang diprioritaskan di antaranya pembangunan pedestrian di sepanjang Suryakencana, repelebaran Jembatan Otista, vitalisasi GOR Pajajaran, pembangunanan Gedung Dik­lat Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Bo­gor dan beberapa yang lainnya. “Seperti untuk GOR Pajajaran minimal dibutuhkan anggaran Rp655 miliar, sedangkan untuk Jembatan Otista Rp40 miliar dan Taman Kresna Rp3,4 mi­liar. Program itu pun sudah diusulkan dalam Musrenbang, khususnya untuk dikerjakan di 2018,” ujarnya kepada Metro­politan.­

Dari 45 kegiatan yang diusul­kan, 12 kegiatan itu bersifat buttom up dan 33 bersifat top down. Sehingga kegiatan-kegiatan yang paling prioritaslah yang masuk Musrenbang Pem­prov Jabar. “Ke-12 kegiatan ini adalah yang paling prioritas, sehingga memang harus diu­tamakan programnya agar segera direalisasikan. Nantinya kegiatan tersebut akan diiden­tifikasi sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) online Jabar,” terangnya.

Ia juga berharap 12 kegiatan yang menjadi prioritas di Pem­prov Jabar agar memberi dam­pak positif bagi Pemkot Bogor. Terlebih dari 12 kegiatan ter­sebut akan membutuhkan Rp831,3 miliar. “Di 2018, kita prioritaskan pembangunannya. Mudah-mudahan dari program yang kita usulkan itu disetujui Pemprov Jabar. Sehingga un­tuk 12 giat pembangunan itu didanai Pemprov Jabar,” pa­parnya.

Di tempat yang sama, Ke­pala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap­peda) Kota Bogor Erna Herna­wati menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan untuk 45 kegiatan ke Pemprov Jabar yang akan dilakukan di 2018. “Kita sudah usulkan untuk anggaran buttom up maupun top down agar disetujui Pemprov Jabar,” jelasnya.

Dari beberapa kegiatan ter­sebut, menurut Erna, rata-rata membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga, Pemkot Bogor sulit merealisasikannya karena melihat kemampuan anggarannya. “Memang be­berapa kegiatan sebagian ada yang dimasukkan ke provinsi ada juga yang menggunakan dana CSR. Selain itu kita juga meminta bantuan ke luar ne­geri seperti Monash University,” katanya.

Sementara itu, Pemkab Bo­gor menyampaikan 117 ke­giatan ke Pemprov Jabar dengan anggaran mencapai Rp731 miliar. Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, dari 117 usulan, dirinya hanya menyampaikan enam kegia­tan strategis yang menjadi perhatian utama. Antara lain pelaksanaan pilkada dan pileg serentak, pelaksanaan Porda XIII dan Peparda V Jawa Barat 2018 di Kabupaten Bogor, pembenahan jalur Puncak, penanganan persampahan, implementasi MDG’S dan pengembangan megapolitan Bodebek Karpur. “Untuk sarana, prasarana dan SDM pada Porda XIII dan Peparda V anggarannya Rp250 miliar. Langkah yang sudah disiapkan Kabupaten Bogor adalah GOR Pakansari dan tahun ini sedang dibangun beberapa venue,” kata Nurhayanti.

Untuk mengatasi kemacetan jalur Puncak, akan ada pening­katan infrastruktur jaringan jalan regional di Jabar yang menghubungkan wilayah Ka­bupaten/Kota Bogor, Kabupa­ten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Pemkab juga akan mendukung Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jonggol sesuai Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jabar Tahun 2009-2029. ”Dalam menga­tasi permasalahan kemacetan Puncak dan pertumbuhan pengembangan infrastruktur, perlu ada revitalisasi Pasar Ke­camatan Cisarua dengan ang­garan Rp33.917.095.000 dan pembangunan jalan poros tengah-timur Kabupaten Bogor dengan anggaran Rp950 mi­liar. Terdiri dari pembangunan jalan 52 KM X 2 Jalur X 7 Meter dengan anggaran Rp700 mi­liar dan pembangunan jemba­tan box culvert 25 unit serta bangunan pelengkap dengan anggaran Rp250 miliar,” terang­nya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencana Penbangunan Pe­nelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Ka­bupaten Bogor Syarifah Sofiah menjelaskan, alasan permin­taan proyek pembangunan Jalur Puncak II dikerjakan pe­merintah pusat lantaran besar­nya anggaran yang mencapai Rp1 triliun. ”Pembangunan Jalur Puncak II bisa memakan biaya sebesar Rp1 triliun untuk membangunan jalan dengan panjang total 48 kilometer dengan 15 jembatan. Makanya kami usulkan ke pemerintah,” singkatnya.

(mam/fin/c/els/run)