Pdip Dapat Jatah Pimpinan Bkd?

METROPOLITAN – Gunjang-ganjing rencana perombakan komposisi jabatan Alat Kelen­gkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu terus berlanjut. Keberatan fraksi Partai Demo­krasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Bogor lantaran tak bisa memasukkan salah satu anggotanya men­jadi ketua komisi pun sudah sampai di telinga Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ru­handi.

Lelaki yang akrab disapa Jaro Ade ini mengatakan, se­benarnya dari format lama untuk fraksi PDIP sudah tera­komodasi melalui sekretaris komisi IV DPRD. Dari hasil pembahasan pun, untuk por­si pimpinan komisi tidak ada yang berubah sesuai dengan format lama. “Bukan persoa­lan pimpinan, melainkan ke­depankan kolektif kolegial yang pada akhirnya ketua, wakil dan sekretaris tidak mungkin bisa bekerja tanpa dukungan ang­gota,” kata Jaro.

Menurut Jaro, melakukan aksi Walk Out (WO) merupakan hal biasa yang dilakukan setiap fraksi. Karena, bukan hanya fraksi PDIP, fraksi Golkar pun pernah melakukan hal yang sama saat tengah melakukan rapat internal DPRD. Sehingga, ia memahami apa yang dilaku­kan fraksi PDIP dan menghor­mati keputusan yang sudah dibuat (melakukan WO). “Itu hanya dinamika, tapi pada akhir­nya saya anggap tidak ada persoalan dan bisa dipahami semuanya,” ucap dia.

Jaro melanjutkan, sejauh ini untuk fraksi PDIP yang sudah terakomodasi baru di sekre­taris komisi IV DPRD Kabupa­ten Bogor. Sehingga, ada satu lagi jatah yang akan di­berikan melalui pimpinan Badan Kehormatan Dewan (BKD). “Kita mengedepankan kebersamaan dan kita sudah sepakat bersama tidak meng­ganggu porsi pimpinan dulu yang dijabat unsur masing-masing fraksi. Saya yakin ba­hwa teman-teman sepakat unsur pimpinan di BKD salah satunya dari PDIP,” ujarnya.

Sekadar diketahui, ada pun struktur pimpinan yang sudah diploting sesuai hasil kesepa­katan bersama. Di antaranya, fraksi Golkar mendapatkan dua kursi di ketua komisi 3 dan wakil ketua komisi 2. Fraksi Gerindra mendapatkan dua kursi di ketua komisi 1 dan wakil ketua komisi 4. Fraksi PPP mendapatkan dua kursi di ketua komisi 2 dan wakil balegda. Fraksi PKS mendapatkan dua kursi di ketua komisi 4 dan sekretaris komisi 3. Fraksi Demokrat mendapatkan dua kursi di sekretaris komisi 2 dan wakil komisi 1. Lalu, Fraksi Restorasi Kebangsaan mendapatkan satu kursi di sekretaris komisi 1. Fraksi Hanura mendapatkan satu kursi di wakil ketua ko­misi 3. Fraksi PAN mendapatkan satu kursi di ketua balega. Fraksi PDIP mendapatkan satu kursi di sekretaris komisi 4.

Sebelumnya, di balik ren­cana perombakan komposisi jabatan AKD DPRD Kabupaten Bogor, memunculkan fakta baru. Kabarnya, dalam rapat internal pembahasan atau penentuan AKD baru yang dilaksanakan di Ruang Pari­purna DPRD Kabupaten Bogor, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bogor melakukan WO.

Informasi yang dihimpun Metropolitan, WO yang dila­kukan partai berlambang moncong putih itu karena keberatan akibat tidak bisa memasukkan salah satu ang­gotanya menjadi ketua ko­misi. Hal tersebut diyakini karena Budi Sembiring cs mengalami kekalahan dalam melakukan lobi-lobi politik terhadap fraksi lain. “Iya, ka­rena nggak bisa masukin ang­gotanya jadi ketua, makanya pada WO,” kata sumber Met­ropolitan yang namanya eng­gan dikorankan tersebut.

Menanggapi hal itu, ang­gota Fraksi PDIP DPRD Kabu­paten Bogor Saptariyani mem­benarkan WO yang dilakukan fraksinya. Namun, sayangnya ia enggan membeberkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. “Iya, WO. Tetapi mending ta­nya ketua fraksi saja, sebab persoalan ini mah kebijakan dari fraksi,” kata Sapta saat dihubungi melalui telepon selulernya.

 (rez/b/els/dit)