Kembali beroperasinya Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor malah menuai masalah. Bos PDJT yang kini dijabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Rakhmawati itu harus benar-benar profesional memilih pegawai yang kembali bekerja untuk mengoperasikan lima unit bus TransPakuan. Pengamat pun meminta pelaksana tugas direktur utama itu tidak pilih kasih lantaran ratusan pegawai juga hingga kini belum digaji. Kepala Satuan Pengawas Internal PDJT Tri Handoyo mengatakan, dengan diambilalihnya PDJT oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memang merupakan langkah tegas dari Wali Kota Bogor. Namun, ia mengkhawatirkan terkait akan adanya seleksi sejumlah karyawan untuk kembali bekerja. Hal itu karena jumlah karyawan PDJT yang cukup banyak sedangkan bus yang akan beroperasi jumlahnya sangat sedikit. ”Jumlah karyawan hampir 150 orang, nanti ini yang mana yang akan diambil. Sedangkan berbicara pekerjaan semua kita butuh,” ujarnya kepada Metropolitan. Selain itu, sejumlah karyawan PDJT mempertanyakan nasib yang beberapa bulan terakhir belum mendapatkan gaji. Padahal, pemkot harus menyelesaikan satu-satu permasalahan yang terjadi di PDJT. ”Permasalahan gaji juga sekarang belum selesai. Idealnya kan diselesaikan dulu satu-satu sebelum membangun perusahaan ini kembali,” terangnya. Tri meminta Rakhmawati agar memprioritaskan karyawan yang memperjuangkan PDJT dari awal, khususnya 75 karyawan yang tidak menginginkan perusahaan berpelat merah tersebut dilikuidasi. Sebab, ia tidak memungkiri ada dua kubu di internal PDJT. ”Buktinya tidak semua karyawan ikut berjuang menyelamatkan PDJT. Nah, mereka ke mana saja ketika teman-teman yang 75 ini mempertahankan untuk tidak dilikuidasi,” paparnya. Sementara itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menjelaskan, jika Pemkot Bogor telah mengambil alih PDJT, orang yang ditunjuk Pemkot Bogor harus profesional untuk merancang kembali konsep PDJT. Hal itu agar PDJT dapat melayani kebutuhan masyarakat. Bahkan dengan orang-orang profesional tersebut PDJT dapat memberi keuntungan. “Status PDJT pun harus diubah nantinya, jangan sampai PDJT ini terus bergantung kepada Pemkot Bogor,” katanya. Djoko juga berharap plt yang dipilih Wali Kota Bogor agar tidak pilih kasih memilih sejumlah pekerjanya. Hal itu karena PDJT yang beroperasi hanya sejumlah unit saja. “Ini akan menjadi masalah baru jika plt pilih kasih dalam memilih sejumlah karyawan untuk bekerja lagi. Apalagi PDJT ini mempunyai karyawan yang banyak,” jelasnya. PEMBAYARAN GAJI TAK PASTI Tunggakan gaji pegawai PDJT selama empat bulan belum juga dibayar. Kepala Bagian Operasional PDJT Fajar Cahyana menuturkan, Wali Kota Bogor Bima Arya hanya berjanji akan membayar gaji karyawan. Namun, hingga kini karyawan PDJT belum ada yang menerima gaji. ”Iya, wali kota hanya janji. Katanya gaji akan dibayarkan tapi beliau tidak menyebutkan kapan gaji dibayar, karena tidak ada kepastian waktunya, hanya janji saja,” ucapnya. Fajar menambahkan, pihaknya sudah mendatangi pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor untuk meminta penjelasan terkait aturan gaji. Pihak Disnaker pun berjanji akan melakukan mediasi antara karyawan dengan Wali Kota Bogor. ”Sudah lumayan lama kita lapor dan kalau sampai besok belum juga ada informasi atau kabar terkait mediasi tersebut, saya akan datangi lagi Disnaker,” katanya. Sementara hingga berita ini diturunkan, Plt Dirut PDJT Rakhmawati tidak merespons terkait proses seleksi pegawai. Sebelumnya ia hanya mengaku akan segera melakukan konsolidasi dengan sejumlah karyawan PDJT untuk membahas pengoperasian sejumlah bus TansPakuan. Hal itu karena ia akan menunjuk sejumlah karyawan untuk mengoperasikan bus-bus tersebut. ”Memang perlu ada pembicaraan awal untuk membahas operasional PDJT ini. Sebab, tidak semua bus nantinya akan dioperasikan dan hanya lima unit bus saja yang dioperasikan,” ujarnya di Balai Kota Bogor, kemarin. Dalam mengoperasikan bus-bus TransPakuan tersebut, Rakhmawati akan membuat komitmen dengan sejumlah karyawan PDJT, mulai teknis operasional hingga keseriusan karyawan membangun kembali PDJT yang sudah bangkrut tersebut. Bahkan, ia akan menyeleksi sejumlah karyawan untuk kembali bekerja. Karena dengan lima unit bus yang akan dioperasikan, tidak semua karyawan dapat bekerja seperti semula. ”Ini harus ada pembicaraan dari hati ke hati. Karena tidak semua karyawan dapat bekerja semuanya, maka perlu ada seleksi. Bahkan saya akan buat kesepakatan hitam di atas putih,” terangnya. (mam/c/tib/els/run)