METROPOLITAN - Aksi demonstrasi guru honorer di Kabupaten Bogor yang berujung ricuh mendapat keprihatinan dari badan legislatif di Bumi Tegar Beriman. Tuntutan para guru honorer mendapatkan kesejahteran yang layak mulai dipikirkan wakil rakyat di Kabupaten Bogor. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadi Wibawa saat ditemui di kantor DPRD Kabupaten Bogor, kemarin.
Menurut Egi, permintaan guru honorer menaikkan pendapatan itu sah-sah saja. Karena di Anggaran Penda Kabupaten Bogor diyakini mampu memenuhinya. Sepatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga, pemerintah dan dewan memiliki kewajiban mengatur alokasi anggaran bagi para guru honorer. “Tinggal kita atur alokasinya saja. Walaupun tahun ini ada kebijakan lain untuk pemberian anggaran itu, tetapi kita yakin Kepala BPKAD yang baru dan mantan Kadisdik ini paham mengenai tuntutan guru honorer,” kata Egi.
Jika berbicara daerah lain sudah mengeluarkan SK bagi para guru honorer agar bisa mengikuti sertifikasi, dijelaskan Egi, di Kabupaten Bogor hal tersebut memang belum dilakukan. Hal itu kemungkinan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum mempunyai payung hukum untuk SK tersebut. Sehingga, posisi DPRD sangat terbuka untuk sama-sama mempelajarinya. “Ketika pemerintah daerah lain bisa mengeluarkan itu, Pemkab Bogor juga bisa tetapi dengan proses. Kita terbuka untuk meng kaji aturan tersebut,” jelasnya.
Namun demikian, yakin dia, usulan itu bisa diproses tetapi tidak instan. Artinya, ada proses yang harus ditempuh. “Ini persoalan regulasi saja yang mungkin Kadisdik belum menemui payung hukumnya,” imbuh dia.
Ia mengimbau para guru honorer menyudahi aksi unjuk rasa yang dilakukan seperti kemarin. Sebab, pemerintah dan dewan sudah menangkap bola panas ini sehingga akan segera menindaklanjutinya. “Kembalilah mengajar karena kasihan murid-muridnya. Biarkan kita yang mengkajinya. Tetapi by proses,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Habib Agil. Menurutnya, para guru honorer sebaiknya menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah dan dewan. Sebab, pihaknya akan berusaha semampu mungkin memperjuangkan nasib guru honorer agar mendapatkan gaji yang layak. “Kita juga miris mendengarnya (guru melakukan demo, red). Kemarin juga sudah kita coba perjuangkan lewat APBD namun hanya bisa terealisasi sedikit. Tetapi kita akan perjuangkan terus agar nasib mereka jadi lebih baik,” tutupnya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan guru honorer di Kabupaten Bogor berujung ricuh. Ratusan tenaga pendidik ini terlibat aksi dorong-mendorong dengan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor di depan pintu gerbang lingkup Pemkab Bogor.
(rez/b/els/run)