Setelah Aksi Bela Guru beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran khusus umtuk guru honorer. Sebanyak Rp24 miliar akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini. Dana ini akan diberikan kepada ribuan guru honorer yang belum kebagian jatah tunjangan kesejahteraan pegawai (kespeg).
Dari 12.601 guru honorer yang sudah dikeluarkan surat tugas oleh bupati, sebanyak 4.000 guru honorer belum mendapatkan tunjangan kespeg. Jika dikalkulasi, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar per bulan atau Rp24 miliar per tahun bagi 4.000 guru honorer. Satu guru honorer akan diberi tunjangan kespeg sebesar Rp500 ribu. Jika anggaran mencukupi, tiga bulan di akhir tahun ini mereka dijanjikan akan mendapatkan upah tersebut. “Kalau tidak cukup di perubahan anggaran tahun ini berarti awal tahun depan,” kata Kepala Disdik Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam.
Menurutnya, ia tidak mau memaksakan menaikkan upah guru honorer yang berkisar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu menjadi Rp1 juta. Sebab, ia lebih memprioritaskan 4.000 guru ini untuk menerima upah baru kemudian memikirkan cara menaikkan upah mereka. “Kita fokus yang belum kebagian. Kalau semua sudah teralisasi baru kita berpikir ke penambahan anggaran seperti yang diusulkan guru honorer,” ucap mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor ini.
Kendati demikian, sambung dia, guru honorer tak perlu risau dengan keinginan menaikkan dana kespeg per bulan ini. Karena, pihaknya dengan BKPP Kabupaten Bogor tengah menghitung dengan cara simulasi angka, kira-kira berapa besarannya yang cocok untuk mereka mendapatkan uang kespeg per bulannya. “Kita sedang sesuaikan berdasarkan kemampuan anggaran Kabupaten Bogor. Berapa sih anggaran yang wajar untuk mereka,” imbuhnya.
Soal tuntutan para guru honorer menginginkan uang kespeg di angka sebesar Rp1 juta per bulan, dijelaskan Luthfie, kalau berbicara cukup APBD Kabupaten Bogor sanggup. Akan tetapi, kebutuhan dari APBD ini bukan hanya untuk Disdik melainkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. “Asalkan semuanya (OPD) mempunyai komitmen, itu cukup. Apalagi sekarang anggaran untuk perbaikan ruang kelas tinggal 900-an lagi, sehingga kalau itu sudah bisa terpenuhi (perbaikan ruang kelas) anggarannya bisa dialokasikan untuk gaji guru honorer. Tapi jangan ngomong ke situ dulu, kita fokus memberikan gaji bagi guru honorer yang belum dapet uang kespeg,” tutupnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, sebenarnya kelima tuntutan guru honorer sudah dipenuhi pemerintah daerah. Pemerintah sudah memfasilitasi melalui audiensi, dengan para guru honorer di Kabupaten Bogor. Namun, tak dipungkiri masih jauh dari maksimal. “Salah satu tuntutan mereka kan ingin dikeluarkan SK, istilahnya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), saya tidak dapat mengeluarkan karena ada peraturan yang melarang, tetapi ada surat Permendikbud yang mengatur untuk mendapatkan dana BOS, mereka harus mendapatkan surat tugas,” kata Nurhayanti.
Kalau berbicara peningkatan tunjangan kespeg, hal tersebut pun sudah coba dipenuhi. Meski, disadari peningkatan anggaran tersebut tidaklah seberapa. “Walaupun dari Rp650.000 meningkat jadi Rp750.000, saya fokusnya bukan meningkatkan tetapi masih ada 4.000 guru honorer yang belum mendapatkan kespeg, saya kira ini yang perlu diperjuangkan pelan-pelan,” ucapnya.
Seperti diketahui, Kamis (18/5) lalu ratusan guru honorer menggelar unjuk rasa. Namun sayangnya berakhir ricuh karena mereka terlibat aksi dorong-mendorong dengan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor di depan pintu gerbang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kericuhan ini bermula ketika waktu menunjukan pukul 14:00 WIB. Demonstran yang sudah melakukan aksi unjuk rasa sejak 12:30 WIB ini meminta ingin dipertemukan dengan Bupati Bogor Nurhayanti. Satu jam setengah sudah mereka menunggu, namun orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu tak jua muncul.
Sehingga, para demonstran mulai kesal dan tidak sabar hingga nekat menerobos pintu gerbang utama Pemkab Bogor. Pada saat melakukan aksi dorong-dorong pagar, demonstran mendapatkan hadangan petugas Satpol PP dan aparat kepolisian yang sudah berjaga. Entah bagaimana, saling maki terlontar dari para pengunjuk rasa dan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Beberapa puing bekas makanan dan minuman pun sekejap beterbangan melintasi pagar berwarna hijau tersebut.
Petugas Satpol PP yang berjaga didominasi kaum muda ini mulai membuka gerbang yang tadinya sempat ditutup untuk menghalangi para demonstran masuk ke lingkup Pemkab Bogor. Mereka keluar pagar untuk mencari dan menangkap provokator yang menyebabkan kericuhan ini berlangsung. Namun, aksi ini hanya berlangsung selama lima menit karena aparat kepolisian dan beberapa guru honorer perempuan yang sudah berumur turun menenangkan situasi keadaan.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan para tenaga honorer di Kabupaten Bogor. Di antaranya, meminta SK Bupati untuk sertifikasi dan pengajuan UNPTK, memberikan tunjangan Kesejahteraan Pegawai (Kespeg) tepat waktu, penetapan Upah Minimum Kerja (UMK) Kabupaten Bogor segera direalisasikan, meminta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dapat digratiskan bagi seluruh guru honor Kabupaten Bogor. Serta, mendesak Pemda merekomendasikan seluruh guru honorer ditingkatkan statusnya menjadi CPNS sesuai pendidikan dan masa kerja. “Lima poin ini sebenarnya masih normatif, karena sudah dari 2016 kita suarakan dan dewan pun sudah menyepakatinya. Tapi sampai sekarang tidak ada tindaklanjut dari pemerintah,” kata Ketua Persatuan Guru Honor (PGH) Kabupaten Bogor Halim Sahabudin.
(rez/b/els/dit)