Ketua DPRD Setuju Gaji Honorer Cair Akhir Tahun

METROPOLITAN - Rencana Dinas Pen­didikan (Disidik) Kabupaten Bogor bakal mengusulkan anggaran tunjangan bagi guru honorer dalam APBD Perubahan 2017 nampaknya akan berjalan mulus. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu­paten Bogor kabarnya akan memenuhi pengajuan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor itu nanti.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ru­handi mengatakan, pada prinsipnya selama ajuan itu sudah dikaji Disdik Kabupaten Bogor, dewan akan mendukung penuh untuk merealisasikan rencana pemberian anggaran tersebut. Mengingat, anggaran ini untuk kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupa­ten Bogor. ”Saya akan komunikasikan dengan teman-teman di Banggar. Kami akan menyepakati sesuai yang diusulkan dinas atau bupati kepada kami nanti,” kata lelaki yang akrab disapa Jaro Ade.

Jaro meminta Pemkab Bogor memberikan pengakuan terlebih dahulu, karena infor­masi yang didapatnya ada 14 ribu tenaga pendidik honorer yang ada di Kabupaten Bogor. Sedangkan data yang di Disdik ada 12.601 guru honorer. Artinya, masih ada dua ribu guru honorer yang belum menda­patkan surat tugas dan mereka juga belum menda­patkan dana tunjangan kespeg. “Makanya kita harap sisanya ini diverifikasi dulu. Jangan berbicara yang empat ribu saja tetapi dua ribu guru honorer yang belum mendapatkan surat tugas harus diberikan SK perubahan anggaran tidak ada kesan pilih kasih, database-nya harus akurat dulu biar rata seatau surat tugas. Jadi pas di muanya kebagian,” ucapnya.­

Terkait pengangkatan CPNS, lanjut Jaro, persoalan itu bukan hanya terjadi di Kabupaten Bogor, melainkan di kota dan kabupaten se-Indonesia. Se­hingga, untuk persoalan ini pemerintah daerah wajib mem­perjuangkan aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat, yakni dengan cara menginformasikan bahwa di Kabupaten Bogor sendiri kebutuhan PNS khus­usnya guru dan tenaga kese­hatan ini memang sangat di­perlukan. “Pemerintah daerah wajib meyakinkan bahwa di setiap daerah itu berbeda dan di kabupaten membutuhkan guru. Pemerintah pusat perlu diberikan kejelasan mengenai ini,” imbuhnya.

Apapun aspirasi yang diing­inkan para guru honorer, dila­njutkan dia, selama tidak ber­tabrakan dengan aturan, dewan akan mendukung penuh untuk merealisasikannya. Karena, pemerintah daerah pastinya memiliki harapan yang sama bahwa pendidikan di Kabupa­ten Bogor harus bisa menjadi lebih baik. “Kalau pendidikan ingin lebih baik ya semuanya harus baik dulu. Gurunya sudah baik tentu akan berdampak terhadap muridnya,” tuturnya.

Politisi Golkar ini mengimbau para guru honorer bekerja se­perti biasanya dan tidak mela­kukan aksi unjuk rasa lagi. Ka­rena, ia juga sudah meminta langsung kepada Kepala Disdik dan bupati agar secepatnya menindaklanjuti persoalan ini untuk disinkronisasi atau disin­ergikan dengan DPRD Kabupa­ten Bogor. “Aspirasi sudah disampaikan, biarkan saja pe­merintah dan dewan yang be­kerja sekarang. Mereka harus memprioritaskan tugasnya se­bagai pengajar, jangan mening­galkan tanggung jawab itu paling penting,” ujarnya.

Sebelumnya, pasca Aksi Bela Guru beberapa waktu lalu, Pemkab Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Ka­bupaten Bogor menyiapkan anggaran khusus umtuk guru honorer. Sebanyak Rp24 mi­liar akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Peru­bahan tahun ini. Dana ini akan diberikan kepada ribuan guru honorer yang belum kebagian jatah tunjangan kesejahteraan pegawai (kespeg).

Dari 12.601 guru honorer yang sudah dikeluarkan surat tugas oleh bupati, sebanyak 4.000 guru honorer belum menda­patkan tunjangan kespeg. Jika dikalkulasi, maka Pemkab Bo­gor perlu menyiapkan ang­garan sebesar Rp2 miliar per bulan atau Rp24 miliar per tahun bagi 4.000 guru honorer. Satu guru honorer akan di­beri tunjangan kespeg sebesar Rp500 ribu. Jika anggaran mencukupi, tiga bulan akhir tahun ini mereka dijanjikan akan mendapatkan upah tersebut. “Kalau tidak cukup di peruba­han anggaran tahun ini berar­ti awal tahun depan,” kata Kepala Disdik Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam.

Menurutnya, ia tidak mau memaksakan menaikkan upah guru honorer yang berkisar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu menjadi Rp1 juta. Sebab, ia lebih memprioritaskan 4.000 guru menerima upah baru ke­mudian memikirkan cara me­naikkan upah mereka. “Kita fokus yang belum kebagian. Kalau semua sudah terealisasi baru kita berpikir ke penam­bahan anggaran seperti yang diusulkan guru honorer,” ucap mantan Kepala Satpol PP Ka­bupaten Bogor ini.

(rez/b/els/dit)