METROPOLITAN – Pembangunan Jalur Puncak II atau yang dikenal dengan Jalur Poros Timur dan Tengah me­mang diketahui tengah mandek. Mandeknya pembangunan tersebut karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kekurangan anggaran untuk melanjutkannya. Me­minta bantuan pemerintah pusat jadi cara yang sedang dilakukan Pemprov Jabar. “Yang jelas biayanya kalau dari pro­vinsi belum ada. Makanya kita harap ada biaya kelanjutan pembangunan dari pusat,” kata Wakil Gubernur Jawa Ba­rat Deddy Mizwar. Menurut dia, untuk pembe­basan lahan di sepanjang Jalur Puncak II sudah dilakukan pem­prov. Namun untuk pembangu­nan jalan inilah yang harus dikoordinasikan dulu dengan pemerintah pusat. “Kita akan koordinasikan dengan pusat seperti apanya,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ru­handi merasa pembangunan lanjutan Jalur Puncak II tetap harus diprioritaskan karena kebutuhannya sudah sangat mendesak. Mengingat ketika kawasan itu mengalami ke­macetan yang krodit, yang disalahkan adalah petugas dan pemerintah daerah. “Ja­lur Puncak ini kan milik na­sional, sehingga ini tanggung jawab semua pihak, bukan hanya daerah dan provinsi,” kata lelaki yang akrab disapa Jaro Ade. Kemacetan di kawasan Pun­cak, jelas Jaro, bukan hanya terjadi di hari-hari libur saja. Saat ini, kemacetan sudah me­rambah di setiap harinya. Se­hingga jika pemerintah pusat tetap tidak akan melanjutkan pembangunan, sama saja tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. “Apakah mereka merasakan setiap hari di ka­wasan itu mengalami kemace­tan? Tetap harus dijadikan prioritas,” ujar politisi Golkar ini. (rez/b/els/run)