METROPOLITAN – Disebut ada mega korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat bakal mengevaluasi anak buahnya. Orang nomor tiga di Kota Bogor ini pun tak menampik jika di usia Kota Bogor ke-535, masih banyak pelanggaran sejumlah proyek diantaranya pembangunan lift, pembangunan Masjid Agung, pembangunan Jalan R3, d pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor.
Ade mengatakan, perlu ada evaluasi menyeluruh kepada semua instansi di lingkungan Pemkot Bogor agar tidak ada kasus korupsi yang dapat merugikan negara atau masyarakat. Ia mengaku di Hari Jadi Bogor (HJB) pihaknya perlu meningkatkan kinerja agar tercipta sistempPemerintahan yang baik. “Memang ada beberapa kasus yang terjadi di Pemkot Bogor, namun semua itu sudah ditangani oleh aparat yang berwenang,” ujarnya kepada Mertopolitan, usai menghadari Rapat Paripurna HJB ke-535.
Beberapa peembangunan yang bersangkut masalah hukum saat ini, kata Ade, ada yang diberhentikan dan ada juga yang tetap dilanjutkan sambil menunggu kepatian hukum. Sehingga segala proses pembangunan yang ada di Kota Bogor tetap berjalan. “Seperti Jalan R3 itukan harus tetap dilanjutkan, namun di sisi lainnya proses hukum harus tetap berjalan,” terangnya.
Soal ungkapan perwira Polresta Bogor Kota, Ade menilai hal yang baik sehingga para oknum PNS dilingkungan Pemkot Bogor dapat diciduk. “Saya dukung, karena dengan begitu oknum-oknum ini bisa ditangkap,” paparnya.
Sementara itu, terkait kasus pembangunan lift di Pemkot Bogor yang sempat mangkrak selama bertahun-tahun, Ade Sarip mengaku bahwa dirinya mendapatkan surat dari kepolisian yang isinya pembangunan lift dapat dilanjutkan kembali. “Saya belum tahu pasti isi suratnya, namun kemarin saya mendapatkan surat bahwa pembangunan lift dapat dilanjutkan. Tetapi kita tidak bisa bangun sekarang karena belum dapat dianggarkan,” kata Ade.
Terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) Fatiatulo Lazira menjelaskan, di HJB ke 535 tahun ini seharusnya Pemkot Bogor dapat menjadi contoh bagi kota-kota yang lainnya. “Karena usianya lebih tua dengan kota-kota yang lainnya seharusnya dapat lebih tua, termasuk bebas dari kasus korupsi yang menjerat para PNS yang ada dilingkungan Pemkot Bogor,” jelasnya.
Terkait banyaknya kasus korupsi yang ada dilingkungan Pemkot Bogor, pria yang akrab disapa Fati ini meminta agar penagak hukum tidak segan-segan menindak dan mengungkap kasus korupsi tersebut. Apalagi menurutnya kasus korupsi yang terjadi di Pemkot Bogor ini banyak berkaitan dengan fasiilitas umum yang seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat. “Aparat jangan segan untuk mengungkapnya, apalagi kasus korupsinya cukup banyak,” ungkapnya.
Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Condro Sasongko berpesan kepada kasat reskrim yang baru untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas apalagi menyangkut dugaan kasus korupsi. Dia juga meminta kasus korupsi yang melibatkan kalangan pejabat agar ditindaklanjuti. “Ada mega korupsi di sana, segera ungkap itu. Jangan didiamkan. Teman-teman media juga turut mengawal kasus-kasus korupsi yang terjadi,” ujarnya kepada Metropolitan.
Selama Condro menjabat, ada beberapa kasus korupsi yang harus dibongkar diantaranya kasus pemasangan SPAM PDAM Katulampa, pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor dan sejumlah tanah yang ada di Jalan SuryakKencana. “Memang ini sangat berat, namun tidak boleh dibiarkan dan harus segera ditindak,” terangnya. (mam/b/els)