OPINI predikat WTP yang diraih Pemkab Bogor dua tahun berturut-turut membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor iri. Sebab, pemerintah daerah yang dipimpin Wali Kota Bima Arya ini langganan mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Pada­hal jika dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, aset dan kekayaan yang dimiliki Kota Bogor lebih sedikit dan seharusnya dapat lebih tertata. Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, hasil penilaian audit tentang Kota Bogor memang belum keluar. Sebab, audit tersebut dilakukan secara ber­kala dan tidak semua kota langsung dilakukan audit. Dalam penilaian yang dilakukan BPK, Ade mengaku belum mengetahui karena be­lum ada hasil yang dikeluarkan BPK, namun ia optimis jika Pemkot Bogor kali ini menda­patkan predikat WTP setelah sekian tahun selalu mendapatkan WDP. “Memang sudah beberapa tahun kita belum mendapatkan WTP, karena sejumlah permasalahan selalu mengganjalnya, seperti penataan aset yang selalu menjadi temuan,” ujarnya kepada Met­ropolitan. Namun setelah berkali-kali didapatkan temuan, Ade mengaku pihaknya selalu melakukan evaluasi untuk melakukan pemutakhiran data temuan tersebut. Karena temuan yang ada dalam asset, menurutnya, tentang jalan yang belum tercatat dalam aset namun di dalam neraca ada. “Sete­lah ada laporan BPK kita terus evaluasi, makanya un­tuk tahun ini kita optimis mendapatkan predikat WTP,” terangnya.­ Untuk mendapatkan WTP itu, Ade mengaku sangatlah mudah perlu ada kekompakan dan kesadaran dari setiap PNS yang ada di Pemkot Bogor untuk melakukan data, sehingga nantinya tidak menjadi bahan temuan dari BPK. “Kalau kom­pak saya rasa bisa menjadi WTP karena semuanya bekerja dan berkoordinasi. Sehingga tidak ada temuan lagi dari BPK,” pa­parnya. Ade juga menambahkan, untuk saat ini kendala Pemkot Bogor untuk mendapatkan WTP hanya penataan aset, sedangkan yang lainnya sudah berjalan baik. “Kalau yang lainnya sudah selesai dengan baik, tapi aset masih banyak yang belum tertata dengan baik,” katanya. (mam/b/els/dit)