METROPOLITAN - Keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melanjutkan pembangunan jalur Puncak II dengan mengharapkan bantuan pemerintah pusat pupus sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memprioritaskan pembangunan jalur Puncak I. Sehingga jalan alternatif sepanjang 48 kilometer itu membutuhkan dana segar dari investor.
Jalur Puncak II membentang kurang lebih 48 km, mulai dari Sirkuit Sentul (Bogor)-Babakanmadang-Hambalang- Sukamakmur hingga Pacet Istana Cipanas (Cianjur). Pada akhir 2015, proyek terhenti setelah tidak mendapat alokasi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada 2012 ada alokasi dari dana APBN sebesar Rp40 miliar, kemudian pada 2013 sebesar Rp30 miliar. Sedangkan pada 2014 menurun menjadi Rp5 miliar. Sayang, kucuran dana APBN berhenti di 2015 hingga sekarang. Saat ini proyek garapan Kementerian Pekerjaan Umum itu baru sekitar 3,5 kilometer ruas jalan yang telah dilapisi aspal. Sisanya, hingga 30 kilometer ke depan masih berbentuk tanah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BappedaLitbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, jalur Puncak II bukanlah jalan arteri primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Maka dari itu, penyelesaiannya pun diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bogor.
Syarifah mengaku akan membahas hal ini dengan Pemprov Jawa Barat terkait kelanjutan pembangunan tersebut. Terlebih DPRD Kabupaten Bogor meminta pemkab terus melakukan lobi. “Kita akan bahas dengan provinsi, Kalau memang tidak oleh pusat kita bisa lakukan dengan cara lain yakni dengan pihak ketiga,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Suptandar menerangkan, proyek ini sudah dipersiapkan pemkab sejak awal dan harus diselesaikan. Apalagi Poros Tengah Timur menjadi jalan strategis provinsi, walaupun yang diprioritas jalur Puncak I. Ia mengharapkan adanya pembentukan tim lobi untuk meyakini pemerintah provinsi bahwa pembangunan jalur Puncak II merupakan pembangunan yang sangat penting. “Pemkab di sini hanya semata-mata melihat kepentingan perputaran ekonomi. Pembentukan tim lobi merupakan salah satu upaya meyakinkan pemerintah melanjutkan pembangunan ini,”bebernya.
Sebelumnya, pada tahun lalu Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pembangunan jalur Puncak II mutlak untuk mengurai kemacetan di jalur konvensional Puncak. Sehingga Pemprov Jabar akan terus mengupayakan agar pembangunan Puncak II terus dilanjutkan.
”Ini sudah jadi fokus Pemprov Jabar dengan Pemkab Bogor untuk mengurai kemacetan di jalur Puncak. Kami akan usulkan kepada KemenPU-Pera untuk mengalokasikan anggarannya. Sebab, untuk saat ini pemprov belum bisa menganggarkan pembangunan tersebut,” ujar Iwa.
Iwa juga menilai pembangunan jalur Puncak II sangat darurat jika melihat kondisi jalur Puncak dari kemacetannya yang semakin hari tambah parah. Terlebih dampak kemacetan yang ditimbulkan tak hanya terjadi di Kabupaten Bogor, tapi juga di Kabupaten Cianjur. ”Kalau jalur ini sudah ada, akses dari Bogor menuju Cianjur akan lebih gampang, tidak harus berjam-jam,” terangnya.
Adanya sejumlah pihak swasta yang melirik jalur Puncak II untuk dijadikan jalan tol, ternyata sangat didukung Iwa. Sebab, pemerintah atau swasta membangun jalur Puncak II, yang penting jalur tersebut dapat dilalui. Sehingga mempermudah akses masyarakat dari Bogor menuju Cianjur ataupun sebaliknya.
“Saya sebagai warga Jawa Barat merasa jalur itu sangat dibutuhkan. Sebab macet di Puncak itu sudah terjadi setiap hari. Kami juga sudah bertemu dengan pemerintah pusat. Kalau misalnya tender investasi, kami akan siapkan prosedurnya,” paparnya.
(ads/c/els/py)