Pemkab Dilarang Ngarep Bantuan ke Provinsi Lagi

METROPOLITAN – Ga­galnya empat paket proy­ek pengadaan konstruksi yang sumber anggarannya dari APBD Provinsi Jawa Barat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bo­gor membuat anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya berang.

Menurut dia, gagalnya empat paket proyek seni­lai Rp1,4 miliar menambah catatan buruk Pemkab Bogor di mata petinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Akibatnya, tak menutup kemungkinan sulit mendapatkan bantuan provinsi (banprov) 2018. “Gagalnya paket banprov merupakan bentuk peren­canaan awal yang tidak matang dan tidak seriusnya pengambil kebijakan,” kata AW, sapaan akrab Asep Wahyu.

AW sangat menyayangkan anggaran yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Bogor tidak terserap dan akan menjadi Silpa bahkan menambah Silpa di Jawa Barat. Padahal, saat pembahasan anggaran, anggota DPRD Jabar yang berangkat dari Kabupaten Bogor berlomba-lomba mengusulkan program agar bisa masuk APBD. Bahkan tak jarang saling adu argumen dengan anggota DPRD daerah lain. Tapi pada kenyataannya setelah masuk ke rekening APBD Kabupaten Bogor malah disia-siakan dengan berbagai alasan. “Dewan dari provinsi sudah memperjuangan untuk kemajuan Kabupaten Bogor, ini malah di sia-siakan dengan alasan yang tak masuk akal. Celakanya ini malah akan me­nambah Silpa di provinsi,” kesalnya. ­

Meski nilainya hanya Rp1,4 miliar, sambung dia, ini tetap menjadi catatan khusus Pem­kab Bogor. Apalagi, tahun ini bukan hanya banprov yang tak diserap, tapi juga Dana Alo­kasi Khusus (DAK) dari Ke­menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPERA) yang nilainya sang­at besar mencapai Rp94,4 miliar. “Daripada duitnya tidak terpakai lagi, alangkah baiknya pemkab tak lagi mengusulkan program ke provinsi,” tegasnya.

Sebelumnya, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP­BJ) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor men­catat 33 paket proyek Pemerin­tah Daerah (Pemda) Kabupa­ten Bogor batal atau gagal lelang pada 2017. Jumlah itu terhitung dari 13 November 2017. Dari 33 paket pekerjaan yang ada, 20 di antaranya paket dari Ang­garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor senilai Rp14,735,340,000 (Rp14,7 miliar). Disusul sem­bilan paket proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 94,4 miliar dan empat paket dari bantuan provinsi senilai Rp1,4 miliar.

Kepala ULPBJ Setda Kabu­paten Bogor Budi Cahyadi Wiryadi menjelaskan, batalnya atau gagalnya paket proyek tersebut dikarenakan saat pro­ses lelang berjalan banyak yang tidak memenuhi persyaratan. “Batal karena ada yang diba­talkan dan ada juga peserta yang tidak lulus, sehingga tidak bisa ditentukan pemenangnya karena tidak memenuhi syarat,” tukasnya.

(ads/c/b/els/py)