METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus menggalakkan program untuk menata transportasinya. Hal tersebut agar Kota Hujan bebas dari kemacetan di setiap sudut kota. Sayangnya, program yang digagas Pemkot Bogor itu tidak sejalan dengan anggarannya. Sebab, anggaran transportasi pemkot kurang dari tiga persen dari jumlah APBD yang dimilikinya.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, untuk menata transportasi di setiap kota minimal alokasi yang dianggarkan lebih dari tiga persen dari jumlah APBD yang dimiliki Kota Bogor. Dengan begitu, Pemkot Bogor secara bertahap dapat me nata sektor transportasi. “Kalau anggaran kurang dari tiga persen dan itu diberikan kepada penyertaan BUMD, maka sektor transportasinya tidak akan membaik,” katanya.
Dari data yang dimiliki Djoko, hanya dua kota yang telah menganggarkan di atas tiga persen untuk sektor transportasi, yaitu Kota Solo dan DKI Jakarta. Sebagai kota penyangga ibu kota seharusnya anggaran untuk penataan transpotasi di Kota Bogor lebih dari tiga persen lantaran merupakan kota jasa yang banyak dikunjungi. “Pengembangan wilayah dan penataan transportasi harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang akan bemuara kepada kemacetan yang terjadi di setiap sudut kota,” terangnya.
Dalam menata transportasi yang baik, Djoko menyarankan kepada wali kota Bogor agar mengambil kebijakan yang tegas. Sehingga konsep yang telah digagasnya dapat terealisasi dengan baik.
“Selain anggaran ketegasan pimpinan daerah pun dibutuhkan dalam penataan, jangan sampai ketika sudah mempunyai konsep yang baik sulit terealisasi karena pimpinan daerahnya tidak tegas,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku akan memanggil setiap dinas untuk ekspos. Sehingga dapat diketahui anggaran transportasi di Kota Bogor. Sebab, anggaran untuk penataan transportasi tak hanya ada pada Dinas Perhubungan, namun beberapa dinas lain mempunyai andil dalam penataan transportasi. “Saya belum panggil dinas-dinasnya, mungkin kalau dinas-dinasnya sudah dipanggil dapat diketahui jumlah anggaran keseluruhan untuk penataan transportasi ini,” paparnya.
Karena menjadi program prioritas, menurut Bima, anggaran untuk sektor transportasi memang harus besar. Sehingga segala kendala dapat teratasi. “Selain program yang baik, anggaran pun harus mendukung progarm tersebut agar dapat terealisasi,” pungkasnya. (ryn/b/els/py)