Pengusaha Properti Dilarang Bangun Rumah di Cibinong

METROPOLITAN - Mem­bludaknya jumlah pendu­duk dan semakin sempitnya lahan membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan mengambil langkah morotarium izin peruma­han. Penghentian pembe­rian izin ini hanya dilakukan di Kecamatan Cibinong. Namun morotarium izin perumahan di Cibinong masih sebatas hunian bersubsidi, karena Pemkab Bogor secara teknis men­syaratkan luas unit rumah di perumahan paling minim 84 meter persegi.

Rencana morotarium izin perumahan di Cibinong ini diusulkan Bupati Bogor Nurhayanti setelah melihat kepadatan penduduk, sem­pitnya lahan dan keterba­tasan insfrastruktur jalan. "Morotarium izin peruma­han di Kecamatan Cibinong karena kondisinya yang semakin padat penduduk, sempitnya lahan, keterba­tasan insfrastruktur dan menyempitnya sungai hingga langkah ini diambil untuk menyelamatkan ling­kungan dari bencana ban­jir," kata Nurhayanti.

Untuk mengeluarkan kebijakan ini, dirinya su­dah memanggil dinas tek­nis terkait untuk secepat­nya membuat kajian dan selanjutnya memberikan masukan kepada dirinya. Badan Perencana Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sudah di min­ta secepatnya membuat kajian morotarium izin perumahan di Cibinong. “Kajian ini penting agar tidak di sebut otoriter, kita juga harus yakin lang­kah ini tidak melanggar hukum," ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Peng­embangan Daerah Kabu­paten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika mengatakan, saat ini masih mengkaji permin­taan Bupati Bogor Nur­hayanti untuk morotarium izin perumahan karena membludaknya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan di Cibinong.

Tapi karena secara teknis kita mensyaratkan luas kavling 84 meter persegi maka otomatis Cibinong kemungkinan kecil meny­ediakan rumah bersub­sidi karena luas rumah bersubsidi hanya 60 meter persegi. Bersama dinas teknis lainnya akan mem­bahas morotarium ini karena sesuai target ren­cana morotarium izin perumahan dilakukan di tahun 2018. "Kapan pas­tinya morotarium izin perumahan di Cibinong tergantung Bupati Bogor Nurhayanti, saya sebagai bawahan hanya menyiap­kan regulasinya," ujarnya.

Ajat menjelaskan, untuk mengatur hunian di Cibi­nong dan sekitarnya, Pem­kab Bogor sedang mem­buat rancangan Peraturan Daerah Perumahan dan Kawasan Pemukiman. "Bersama Dinas Peruma­han, Kawasan Pemukiman dan Pertanahna kami se­dang membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ra­perda) Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini untuk mengatur banyaknya tanah kavling yang dijual di wilayah Cibinong atau lainnya"pungkasnya.

(ads/b/els)