METROPOLITAN – Belum adanya kepastian rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah utara Kabupaten Bogor, menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadhi Wibhawa. Politisi PDI Perjuangan itu meminta Bupati Bogor Nurhayanti tetap membangun RSUD di wilayah utara tahun depan.
Walaupun banyak rumah sakit swasta, Egi mengaku keberadaan RSUD ini sangat penting karena masyarakat di Kecamatan Rancabungur, Gunungsindur, Kemang, Parung dan Ciseeng membutuhkan RSUD. “Saya minta bupati tetap optimis membangun RSUD di wilayah utara tahun ini," ujar Egi.
Jika alasan tidak adanya tenaga kesehatan dan moratorium PNS oleh pemerintah pusat, itu bukan alasan tepat. Informasi terakhir, tim baru menentukan Feasibility Study (uji kelaikan) untuk membangun RSUD tersebut, tinggal DED-nya. Terkait besarnya dana pembangunan RSUD yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Brlanja Daerah (APBD) Pemkab Bogor bisa mengajukannya ke Kementerian Kesehatan. "Pembangunan jalan dan waduk saja bisa dibangun, kenapa tidak dengan rumah sakit yang masuk kebutuhan pokok masyarakat. Pemkab bisa mengajukan dana pembangunan RSUD ini ke pemerintah pusat," tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Nurhayanti pesimis pembangunan RSUD di wilayah utara Kabupaten Bogor tidak bisa dikerjakan pada 2018 dan menyerahkan pembangunan ke bupati selanjutnya.
"Banyak hal yang membuat saya pesimis bisa mulai membangun RSUD di wilayah utaraini. Salah satunya minimnya anggaran dan ketersediaan anggaran. Walaupun begitu, tahun ini Pemkab Bogor mulai merintis pembangunan RSUD ini dengan membuat Feasibility Study (FS)," katanya.
Terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Tb Soenmandjaja akan mengusahakan Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan anggaran dari Kementerian Kesehatan. "Saya akan kawal dan tanya ke Kementerian Kesehatan untuk mengupayakan atau mendorong turunnya bantuan anggaran pembangunan RSUD di utara Kabupaten Bogor dari Kementerian melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)," ujarnya
Ia menambahkan, pembangunan RSUD di utara Kabupaten Bogor sangat dinanti. Sebab, hingga kini masyarakat di sana ketika berobat bukan ke Kabupaten Bogor tapi malah keTangerang Selatan, Banten.
"Pembangunan RSUD di utara Kabupaten Bogor ini mendesak karena tersedianya layanan kesehatan merupakan tugas utama pemerintah daerah, provinsi maupun pusat," pungkasnya. (ads/b/els/py) “Bukan tidak mungkin ketika rekomendasi DPP berubah, maka akan terjadi gejolak. Bahkan sangat mungkin akan ada eksodus ke parpol lain yang mau mengusung Jaro Ade nantinya untuk menjadi calon bupati,” tutup Kang Yus.
Sementara itu, Golkar Kabupaten Bogor meyakini peralihan itu tidak akan mengubah rekomendasi yang keluar lantaran sudah dilalui sesuai mekanisme yang ada. Untuk pemilihan bupati (pilbup) Bogor 2018, DPP Golkar telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Arman Salam meyakini rekomendasi tersebut tidak akan berubah lantaran proses penetapannya sudah melalui berbagai tahapan dan mekanisme yang semestinya. “Partai Golkar punya mekanisme dan aturan berdasarkan AD-ART dan aturan organisai yang baku. Karena golkar ini partai modern, bukan partai baru. Terkait rekomendasi, ada tahapan-tahapan administrasi yang harus dilakukan. Bukan soal suka atau tidak suka,” kata Arman kepada Metropolitan, kemarin.
Menurut Arman, rekomendasi untuk Jaro Ade telah melalui serangkaian proses. Mulai dari rapat pleno yang diperluas ke pleno akbar yang kemudian diputuskan melalui komunikasi dan diskusi. Di samping itu, saat ini Jaro Ade memang menjadi kader Golkar yang paling mumpuni untuk mewakili Golkar berebut kursi nomor satu di Bumi Tegar Beriman. “Politik memang dinamis, bisa saja berubah tapi akan sulit. Kecuali memang ada satu kekuatan lain seperti ada hasil survei yang mengimbangi atau dalam penetapan rekomendasi di tingkat lokal ada cacat administrasi. Ini kan tidak, rekomendasi yang sudah keluar sudah melalui tahapan yang semestinya,” paparnya.
Terkait hubungan emosional, Arman juga memastikan tidak ada masalah siapa pun yang memimpin partai Golkar. Hubungan DPD Golkar Kabupaten Bogor dengan DPP pun terbilang baik terlebih Airlangga juga berasal dari Bogor. “Faktanya semua DPD di Indonesia mendukung munaslub termasuk Jaro Ade, sehingga bisa langsung aklamasi. Dan saya kira untuk daerah lain pun tidak akan ada masalah. Semua akan sesuai dengan yang telah diputuskan,” pungkas Arman.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris DPD Golkar Kota Bogor Heri Cahyono. Heri memastikan penetapan Ketum Golkar baru ini tidak akan ada perombakan surat rekomendasi pilkada dan struktur pengurus di daerah. Kendati demikian, ia tetap mempercayai terpilihnya Airlangga, Partai Golkar dapat menjadi lebih baik ke depannya. “Insya Allah Golkar lebih baik,” singkatnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto hasil Rapat Pleno Partai Golkar, (13/12). Airlangga akan dikukuhkan secara resmi saat musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang disepakati digelar pada 19-20 Desember. (fin/rez/c/ram/run)