METROPOLITAN – Pada 2018 mendatang, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor berharap 400 guru honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS. Hal itu menyusul rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) yang membuka lowongan CPNS tahun depan.
Kepala Disdik Kota Bogor Fachrudin memaparkan, Pemerintah Kota Bogor kekurangan 800 tenaga pengajar PNS. Menurutnya, jika pegawai honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS, Kota Bogor pun masih tetap kekurangan guru PNS. ”Tapi kan beban APBD-nya jadi berkurang atau kita bisa menambah tenaga non-PNS lagi untuk menutup kekurangan itu,” katanya kepada Metropolitan, di Balai Kota Bogor, kemarin.
Pria yang akrab disapa Fahmi ini menambahkan, kekurangan itu terjadi di 240 tingkat SD dan SMP se-Kota Bogor. ”Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan pemerintah pusat. Terutama, yang K2 bisa diangkat jadi PNS,” ujarnya
Sementara Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor Iceu Pujianti menerangkan, pihaknya sedang menghitung formasi yang dibutuhkan. ”Betul 2018 ada penerimaan CPNS. Nah kami masih menghitung formasinya terlebih dahulu, sesuai e-formasi. Selesai akhir tahun lah.
Selain itu, pemkot juga melihat pada jumlah pegawai yang pensiun di tahun 2017 ini. Sebab, tidak boleh asal banyak saja. Lihat kemampuan negara juga. Tahun ini kan ada 190 PNS yang pensiun. Tapi, tetap prioritas itu di tenaga pendidik, kesehatan, dan infrastruktur,” ucapnya saat dikonfirmasi.
Di lain tempat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menjelaskan, selain di bidang pendidikan, bidang kesehatan pun memerlukan banyak tenaga tambahan, terlebih pasca diwajibkannya warga mendaftar jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). ”Terutama di puskesmas, pelayanannya kan semakin tinggi. DPRD pun mengusulkan ada penambahan tenaga di puskesmas. Jika pemerintah pusat memang membuka CPNS tahun depan, kami akan prioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan,” tandasnya. Ade menambahkan, sesuai arahan dari pemerintah pusat, memang dua bidang tersebut jadi prioritas atau cenderung membuka lowongan bagi tenaga fungsional. ”Selain itu, beberapa tenaga ahli seperti akuntansi, juga perlu,” ujarnya.
(ryn/b/els)