METROPOLITAN - Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 Kota Bogor masih jauh dari harapan. Hingga November ini, dari total anggaran belanja sebesar Rp2,58 triliun, baru terserap 69,69 persen alias Rp1,70 triliun. Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menargetkan APBD 2017 pada akhir tahun bisa terserap di kisaran 90 persen.
Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan (Adalbang) Setda Kota Bogor Rahmat Hidayat mengatakan, jumlah tersebut sudah terkoreksi dengan total belanja setelah APBD Perubahan 2017. Dari catatannya, ada dua Satuan Kerja Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan serapan paling rendah yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub). Dinas PUPR, yang memiliki anggaran belanja sebesar Rp266 miliar, baru terserap Rp130 miliar atau 48,8 persen. Sementara Dishub, dari alokasi belanja Rp64 miliar, baru terserap Rp38 miliar atau 58,8 persen. ”Belum semua SKPD melaporkan realisasi (serapan anggaran, red). Kan rapat evaluasi sudah dilaksanakan untuk triwulan empat ini. Mudah-mudahan bisa terserap maksimal,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.
Rahmat menambahkan, rendahnya serapan anggaran, khususnya untuk belanja langsung, tidak selalu soal realisasi pekerjaan fisik di lapangan. Dia melanjutkan, seringkali pihak ketiga atau pemborong baru mengajukan permohonan pencairan dana ketika pekerjaan sudah selesai. ”Kami sudah peringatkan ke pengusaha-pengusaha, agar mencairkan dana di minggu ini, sesegera mungkin setelah pekerjaan selesai. Sebab, hari terakhir pencairan kan 29 Desember,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi menjelaskan, target belanja daerah dari belanjang langsung, jadi yang paling rentan tidak tercapai realisasinya. ”Kalau tidak terserap, risikonya ya silpa makin tinggi. Dalam APBD tahun ini, Pemkot menaikkan target belanja daerah, dari Rp2,3 triliun menjadi Rp2,5 triliun. Yang terdiri dari belanja langsung sejumlah Rp1,4 triliun, dan belanja tidak langung Rp1,1 triliun. Kebanyakan belanja yang naik jumlahnya itu pekerjaan jasa konstruki yang penunjukkan-penunjukkan langsung saja,” tandasnya.
Sebelum mengejar realisasi penyerapan anggaran pada APBD Perubahan, Pemkot Bogor juga masih harus berjibaku dengan lambannya penyerapan APBD 2017 murni. BPKAD mencatat, belanja tidak langsung atau gaji pegawai, mendominasi realisasi di kisaran Rp823 miliar dari alokasi Rp1,115 triliun atau 72,61 persen. “Sedangkan belanja langung terserap 63,62 persen dari alokasi Rp1,27 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp700 miliar uang rakyat mengendap di kas daerah. Kalau tidak terserap, ya silpa makin tinggi,” kata Lia.
Serapan belanja langsung yang masih rendah menjelang akhir tahun ini, lanjutnya, disebabkan karena penyedia jasa kontruksi, kebanyakan tidak mengambil uang termin berdasarkan realisasi pekerjaanya di lapangan. ”Ada kecenderungan pada detik-detik akhir mereka (pengusaha, red) baru mencairkan dana,” tuntasnya. (ryn/b/els)