METROPOLITAN - Berkaca dari tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor diminta tak main-main menggunakan Bantuan Provinsi (Banprov) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Sebab, berkaca dari tahun lalu banyak proyek dari anggaran Pemprov Jabar yang gagal lelang. Akibatnya, tahun ini banprov yang didapat hanya Rp105,7 miliar atau hanya setengah dari tahun lalu yang mencapai lebih dari Rp200 miliar.
Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat Asep Wahyuwijaya mengatakan, walaupun tahun 2017 banyak bantuan Banprov yang tidak bisa terserap Pemkab Bogor dan harus dikembalikan, Pemprov Jabar kembali mengelontorkan banprov untuk Pemkab Bogor. Namun, di tahun 2018 bantuannya tidak lagi ke infrastruktur tetapi lebih ke sektor kesehatan dan pendidikan karnea hal tersebut dianggap masih sangat urgen. "Saat ini bantuan keuangan dari Jabar dalam APBD 2018 ke Pemkab Bogor sebanyak Rp105,7 miliar. Jika di bandingkan tahun lalu berkurang setengah, " ujar Asep yang merupakan anggota Banggar DPRD Jabar.
Ia menjelaskan, dari Rp105,7 miliar yakni untuk peningkatan para guru bantu SD/MI di daerah terpencil, ada bantuan pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran di luar kuota Jamkesmas yang nilainya sampai Rp43 miliar, pengadaan alat-alat medis di RSUD Cibinong dan Leuwiliang yang angkanya sampai Rp23 miliar. "Saya tidak melihat ada anggaran Banprov untuk infrastruktur di Kabupaten Bogor. Diharapkan dalam APBD Kabupaten Bogor urusan pembangunan dan perbaikan infrastruktur bisa lebih maksimal," bebernya.
Ia menegaskan, untuk DAK yang dikembalikan ke pusat karena gagal lelang tahun lalu, bagaimana pun harus tetap berlanjutkan pembangunannya. Contohnya seperti Jalan Jasinga -Tenjo yang saat ini kondisi sudah sangat memperhatikan dan perlu secepatnya diperbaiki Pemkab Bogor. "Saya minta program yang masuk di DAK dan pernah gagal lelang diprioritaskan Pemkab Bogor. Jangan sampai kembali gagal lelang dan masyarakat banyak dirugikan, "katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal mengaku sangat menyayangkan berkurangnya anggaran banprov. Namun itu merupakan kewenangan anggota dewan provinsi. Yang pasti, 13 paket DAK yang tahun kemarin gagal lelang dan sekarang mulai dilelangkan lagi dengan mengunakan ABPD diharapkan bisa secepatnya dilelang ULP. Sebab, persoalan ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut sehingga dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kita akan dorong agar dinas tidak menunda-nunda lagi pengajuan lelangnya,”tukasnya.
(ads/b/els)