Dihadapan Gubernur DKI Anies Baswedan, yang menjadi pimpinan forum, Nurhayanti menjelaskan keberadaan Jalur Puncak II tidak saja akan mengurangi kemacetan di Jalan Raya Puncak, tapi bisa mendongrak pembangunan disejumlah daerah lain seperti Bekasi, Cianjur dan Karawang. Saat ini, kata Yanti begitu ia biasa disapa, tidak hanya akhir pekan namun sudah setiap hari jalur puncak macet.
"Kita dorong pembangunan jalur puncak dua lewat BKSP. Jadi ada penanganan persoalan yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Yanti.
Menurutnya, jika Jalur Puncak II rampung. 50 persen beban kendaraan di Jalan Raya Puncak bisa berkurang. Hadirnya infrastruktur yang memadai akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Kecamatan Sukamakmur. "Nah, ini berkaitan dengan distribusi logistik atau pangan yang dibahas dalam forum. IPM di Sukamakmur itu masih rendah, jika ada Puncak II aksesibilitas disana akan meningkat," katanya.
Selain itu, Nurhayanti mengakui jika permasalahan banjir di DKI tidak bisa dipisahkan dari kondisi DAS Ciliwung dan Cisadane yang dipenuhi sampah. Saat ini, Kabupaten Bogor fokus pada penanganan banjir mulai dari hulu hingga hilir. Upaya penanganan dan pengendalian banjir harus dibahas bersama sejumlah program yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah agenda seperti mendorong pengerjaan waduk Ciawi dan Sukamahi, penertiban bangunan di kawasan puncak, pembebasan lahan dalam rangka pembuatan sodetan situ, pembuatan sumur resapan, pengadaan alat amphibious, pengadaan alat berat eksavator menjadi pemikiran bersama.
"Waduk Sukamahi di Megamdung yang sekarang dibangun itu, bisa mengurangi 30 persen air ke Jakarta. Jadi memang harus ditangani dari hulu ke hilir bersama-sama," ungkapnya.
Nurhayanti menambahkan, pihaknya sudah mengajukan permohonan anggaran bantuan pada Pemprov DKI. Bantuan itu termasuk untuk penggusuran vila liar sebagai upaya penataan puncak secara keseluruhan. pihaknya akan menyorot perizinan vila-vila dan bangunan di kawasan puncak yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dan merusak kawasan hulu.
"Sedang inventarisasi, sedang kami data ulang vila. kami mengajukan di dalamnya dana untuk (penggusuran) vila," tukasnya.
Dalam Forum BKSP Jabodetabekjur dibahas beberapa program kerja strategis seperti persoalan banjir, kemacetan, penyediaan air bersih, persampahan dan ketahanan pangan bersama Kepala Daerah masing-masing wilayah. Bupati Bogor juga mengajukan beberapa usulan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu pengadaan sarana pengangkut sampah (dump truck), pengadaan sarana pengangkut sampah arm roll, pengadaan sarana pengangkut sampah (motor roda 3) dan pengadaan jaring sampah apung.
(ads/di/b)