Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan dalam pembangunan zona integrasi yang nantinya memudahkan birokrasi di lapas.
Staf khusus Kemenkumham Milton Hasibuan mengatakan, pembangunan zona integrasi harus mulai dimiliki dalam sistem pelayanan lapas. Hal tersebut merupakan tuntutan dari masyarakat kepada birokasi agar birokasi mereformasi dirinya. "Selama ini birokasi sangatlah berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat. Apalagi seringkali diwarnai dengan aksi pungli," ujar Milton.
Selain itu, pembangunan zona integrasi juga untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba dan perbuatan diskriminatif terhadap narapidana di dalam lapas. "Kita jamin ketika pembangunan itu selesai dan diterapkan, hal tersebut bisa diminimalisir," tegas Milton.
Milton mengaku Kemenkumham bersama lembaga lain seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sepakat dan berkomitmen dalam pembangunan tersebut dengan visi pembangunan zona intergritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). "Kita di pusat sudah berkomitmen untuk hal tersebut. Sekarang adalah langkah awal kami turun ke wilayah untuk mensosialisasikan pembangunan zona integrasi,"bebernya.
Ke depan, lanjutnya. Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi lapas percontohan bagi lapas yang ada di Jawa Barat. Dengan penerapan sistem yang sudah mulai maju terlebih dulu, menjadikannya panutan bagi tempat tahanan yang lain. "Lapas ini akan kita jadikan sebagai contoh. Ini pilihan kita dan Menpan RB," ungkap .
Meski begitu, ia memastikan bahwa lapas yang ada di Jawa Barat (Jabar) semuanya dalam keadaan baik. Hanya saja tuntutan masyarakat, mendesak pihaknya harus berbenah diri demi memberikan pelayanan prima. "Ini adalah tuntutan masyarakat terutama mereka yang memang keluarganya berada di dalam lapas. Mereka harus kita layani dengan baik tanpa prosedur berbelit-beli. Apalagi dengan pungli," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Agung Gede Krisna senang atas terpilihnya Lapas IIA Cibinong menjadi salah satu lapas percontohan di Jabar. Namun, Ia merasa pelayanan yang ada masih kurang dari apa yang diharapkan masyarakat, tentunya terus ditingkatkan agar lebih baik lagi. Seperti menambahkan warung elektronik dan pemasangan finger print nantinya warga binaan bisa mengetahui berapa bulan lagi mereka bebas. "Sistem kita bangun untuk mencegah terjadinya pelanggaran, kita tidak bisa jamin semuanya clear sampai nol. Namun kita terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan," tukasnya.
(ads/b/els)