METROPOLITAN – Aksi warga Bukit Cimanggu City (BCC) menolak peresmian operasional Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIB memancing reaksi Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman. Usmar mengatakan, secara teknis warga BCC memang harus bisa akses secara langsung ke ramp yang berapa tepat di depan gerbang komplek. Makanya harus ada teknis rekayasa akses baik masuk atau keluar BCC. Meski begitu, ia juga mengakui belum melihat langsung kondisi jalan yang diperdebatkan. "Belum lihat langsung situasi kondisinya seperti apa. Harusnya sih warga bisa akses ramp dong," katanya kepada Metropolitan, kemarin.
Usmar menjelaskan, harusnya gesekan dengan warga tidak perlu terjadi jika kemungkinan-kemungkinan masalah akses dan rekayasa lalu lintas sudah dipikirkan sejak saat membuat desain dan pembebasan lahan. Mantan DPC Partai Demokrat Kota Bogor ini pun mengaku wacana dari warga soal pengadaan traffic light bisa menjadi alternatif bila benar-benar dibutuhkan. "Sebab rekayasa lalu lintas menggunakan lampu tanda jalan lebih terkontrol," ucapnya.
Ia juga merasa tidak paham mengapa hal ini kini bisa terjadi, seperti luput dalam sebuah perencanaan. Apalagi menyangkut kawasan besar dan vital, agar warga bisa akses langsung ke ramp. "Memang harusnya ada ya (traffic light, red). Apalagi itu juga membuat aman pejalan kaki," imbuhnya.
Usmar menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Marga Sarana Jabar (MSJ) sebagai operator Tol BORR ini. Ia juga tidak mempermasalahkan adanya aksi dari warga yang turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap keberadaan tol Borr, yang seharusnya mempermudah, namun malah dirasa menyusahkan. "Mangga saja kalau masyarakat menyampaikan aspirasi, atau penolakannya. Sebab, pastinya PT MSJ sudah melakukan kajian penuh dengan pertimbangan-pertimbangan terkait ramp di situ," tandasnya.
Sementara itu, Humas PT.MSJ Ferry Siregar mengaku belum bisa menanggapi soal keluhan warga BCC tersebut. Ia pun mengaku baru mengetahui adanya aksi warga melalui media massa. "Belum ada yang bisa disampaikan," singkatnya.
Sebelumnya diberitakan, Warga Bukit Cimanggu City (BCC) melakukan aksi penolakan beroperasinya Tol BORR Seksi IIB. Aksi ini sebagai bentuk kekesalan atas keluhan warga BCC soal keberadaan tol BORR kepada pihak terkait, yang tak kunjung ada tanggapan. Mereka mengancam akan mengambil jalur hukum. Koordinator Aksi warga BCC, Lukman Malanuang mengatakan, aksi ini menjadi puncak kekesalan mereka karena keluhan yang sudah disampaikan sejak awal bulan lalu, tidak kunjung digubris PT. Marga Sarana Jabar (MSJ) sebagai operator tol BORR. Sejak minggu lalu, warga pun memasang spanduk penolakan persis di mulut akses tol atau Ramp On dengan harapan bisa didengar.
Namun kenyataannya tidak. Ia menilai banyak kerugian yang dialami warga, akibat rekayasa tol BORR ini yang tidak beres. “Diantaranya, kami tersiksa dengan kemacetan parah saat pembangunan. Kini, setelah rampung, 6000 Kepala Keluarga (KK) malah tidak bisa menikmati akses karena tidak bisa langsung masuk dari Ramp On yang ada persis di depan BCC. Ini kan aneh, apalagi tarif kalau masuk dari akses Depo Bangunan sama Rp10 ribu, ya tidak adil,” katanya kepada Metropolitan.
Selain itu, lanjut dia, setelah rampung pun Jalan Sholeh Iskandar yang kini jadi sangat lebar ini tidak dilengkapi jembatan penyeberangan atau zebracross, sehingga warga kesulitan untuk menyeberang jalan karena laju kendaraan yang kencang. Sampai-sampai, sudah ada warga yang mengalami gegar otak karena tertabrak saat menyebrang jalan tersebut. “Belum lagi Ramp yang sangat landai, ada 19 ruas, padahal di Ramp Depo Bangunan saja cuma sembilan, ada apa?,” keluhnya.
Maka dari itu, pihaknya pun mengajukan usulan rekayasa lalu lintas yang akan disampaikan kepada operator tol. Yakni dibuatkan jembatan penyebrangan dan zebra cross, serta pembuatan trafic light di pintu masuk BCC dan lajur sebelum masuk tol. Jadi, warga BCC pun bisa akses langsung Tol BORR tanpa membahayakan keselamatan karena crossing dengan jalur lambat. “Prinsipnya kami meminta tidak diresmikan dulu sebelum masalah ini clear, dari pihak terkait, kemen PU, Dishub, korlantas, dan sebagainya. Yang paling rasional dibuatkan trafic light, jadi yang nyebrang aman, kendaraan yang dari atau ke BCC, juga jalurnya aman. Juga yang mau ke Bogor atau masuk tol BORR dari Ramp On BCC, bisa teratur. Secara kecepatan atau arus lalu lintasnya,” tandasnya.
Pihaknya akan menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, jika tidak ada itikad baik dari pengelola tol. “Sejauh ini koordinasinya, sudah kirim surat, sudah audiensi, namun seolah-olah PT MSJ ini lepas tangan. Mereka kan perencana sekaligus operator, yang harusnya tanggung jawab,” paparnya.
(ryn/b/els)