METROPOLITAN – Arus lalu lintas di Jalan RE Martadinata, tepatnya di pintu perlintasan rel kereta api, selalu krodit di kedua arah. Terlebih pada saat jam-jam sibuk di pagi dan sore hari. Rencana pembangunan flyover pun dilakukan guna memperlancar akses lalu lintas serta mengurangi tingkat kecelakaan di wilayah tersebut. Namun mendekati pertengahan 2108, rencana tersebut belum juga direalisasikan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Chusnul Rozaqi mengatakan, kendala yang dihadapi dalam rencana pembangunan jalan layang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) ini ialah belum rampungnya proses pembebasan lahan. Ini dilakukan setelah adanya revisi Detail Engineering Design (DED), yang memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan proses pembebasan lahan, seluas kurang lebih 450 meter persegi di sekitar lokasi untuk Garis Sempadan Jalan Rel (GSR). Proses ini memakan anggaran Rp14 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.
“Masih di tahap pengukuran jadi peta bidang (untuk pembebasan lahan, red). Jadi untuk itu mah dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini kami sih menunggu hasilnya. Itu yang jadi dasar kami, peta bidang untuk pembebasan lahan yang menjadi bahan acuan, kurang lebih 450 meter persegi,” katanya kepada Metropolitan, belum lama ini.
Chusnul menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PU) memang tidak memberikan batas waktu, namun memang diminta untuk diselesaikan secepatnya. Pihaknya mengaku pernah berjanji ke Kemen PU untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut di Juni. Sedangkan koordinasi Dinas PU dengan BPN, tinggal menunggu hasil pengukuran. Meski diakuinya ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena belum juga rampung serta rawan molor dari waktu yang sudah ditargetkan.
“Akhir Juni bisa disampaikan pada kementerian, karena mereka akan mulai untuk pelelangan. Nah ini yang masih kami tunggu, kalau seandainya ini telat, kemungkinan kami akan ada diskresi lagi untuk anggaran. Efeknya? Mungkin bisa saja berubah dari sumber anggarannya atau bagaimana, diskresi dari pusat. Makanya lebih cepat tentu lebih baik ya,” ucapnya.
(ryn/b/els)