METROPOLITAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hingga saat ini belum menerima laporan terkait pembahasan soal pembangunan jalur ganda (Double track) jurusan Bogor-Sukabumi. Sebab, saat ini jalur rel kereta api sudah ada, hingga dinilai kurang produktif. Untuk itu pemerintah pusat berkeinginan membangun program jalur ganda (Double Track) pada jalur Bogor-Sukabumi.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengaku, secara teknis hal itu menjadi kewenangan PT Kereta Api Indonesia (KAI). “Biasanya mereka punya perencanaan sendiri. Paling kita diundang untuk pelaksanaannya, jadi bukan dari Pemkab Bogor yang menangani soal itu," ujarnya.
Sejauh ini banyak beberapa media menanyakan soal pembangunan jalur kereta api ganda yang akan di bangun Bogor-Sukabumi pada tahun ini. Dengan begitu, soal pendanaan, kebijakan dan perencanaan itu semua dari Pemerintah Pusat. Jadi, untuk Pemkab Bogor sendiri belum membahas yang mengarah ke sana. "Sampai saat ini pihak KAI belum ada tembusan,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Edy Wardani menambahkan, dirinya pernah diundang ke provinsi hanya mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk hadir dalam pembahasan pembangunan jalur kereta ganda. Namun itu semua yang punya kewenangan adalah pemerintah pusat. "Itu yang punya hajat pemerintah pusat, bukan Pemkab Bogor. Untuk warga yang akan terkena gusur akan dikasih pengganti dari PT KAI dari 500 KK tersebut. Karna kebijakan itu semua ada di pemerintah pusat," ujarnya.
Sementara itu, Camat Cigombong Basrowi pembangunan jalur kereta Bogor-Sukabumi yang terkena penggusuran terletak di dua desa, antara Watesjaya dan Cigombong. Warga tersebut ada sekitar 500 KK yang akan diungsikan, namun belum pasti akan diungsikan ke titik mana karena itu ada kewenangan dari pemerintah pusat. "Untuk pembangunan jalur ganda atau Double Track Bogor-Sukabumi sudah dibahas bersama warga. Karena sebagian warga berada tinggal di lahan milik perlintasan kereta api di masing-masing desa," ujarnya. (mul/b/els)