METROPOLITAN – Pemerintah Kabupaten Bogor mengklaim peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2014-2018 meningkat dari 70-75%. Dari Rp900 miliar pada 2014 kini target mencapai Rp1,56 triliun. Meski begitu, masih banyak yang perlu digali Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, jika semua potensi tergali maksimal, pendapatan daerah diperkirakan bisa mencapai Rp3 triliun dalam setahun. "Terpenting, PAD Kabupaten Bogor punya andil besar dalam total APBD kita, sekitar 36%. Di daerah paling cuma 8-10%. Kalau kita minim itu 20%," ujarnya saat ditemui Metropolitan.
Meski begitu, Nurhayanti meminta evaluasi terus dilakukan Bappenda. Terutama dalam membangun kesadaran masyarakat membayar pajak dan didorong oleh peningkatan kualitas pelayanan dan SDM Bappenda. "Evaluasi tentang wajib pajak melalui intens dan ekstens. Peningkatan kemampuan para petugas, bintek dan lain sebagainya," paparnya.
Sementara itu, Kepala Bappenda Dedi A Bahtiar mengungkapkan, beberapa potensi yang masih belum tergali di antaranya data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum disesuikan serta pajak vila yang belum semuanya tertagih. "Kalau bertahap digali terus, pada tahun 2020-2021 pajak daerah bisa di Rp3 triliun. Kalau PAD bisa paling top di kisaran Rp2 triliun," kata dia.
Permasalahan lain yang dialami Bappenda antara lain, belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan daerah, hingga belum akuratnya data potensi daerah. "Jadi, beberapa langkah strategis yang kita ambil dengan melakukan pendataan pemutakhiran data objek dan subjek pajak hingga berkoordinasi daerah lain mengenai penyusunan produk hukumnya," terang Dedi.
Khusus untuk semester pertama tahun 2018, pajak daerah telah terealisasi Rp764,8 miliar atau 48,72% dari target hingga akhir tahun Rp1,56 triliun. Menurut Dedi, sumbangan paling besar berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp238,6 miliar atau terealisasi 52,44% dari target Rp455 miliar. (mul/b/mam)