Molor Lagi... Molor Lagi...

METROPOLITAN - Kesemrawutan dan kemacetan di Jalan Dewi Sartika hingga Pasar Kebonkembang, Keca­matan Bogor Tengah, masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Kota (Pem­kot) Bogor. Bahkan, rencana penertiban ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dianggap salah satu kambing hitam di sepanjang jalan itu tak kunjung terealisasi. Sejatinya Pemkot Bogor berencana menertibkan PKL selepas Lebaran, dengan ala­san memberikan kesempatan pada PKL untuk meraup un­tung di momen jelang Idul Fitri. Namun hal itu urung terlaksana, karena pemkot beralasan penertiban bentrok dengan jadwal Pilkada Seren­tak yang dianggap berpoten­si menciptakan kegaduhan saat pesta demokrasi, Juni 2018. Pemkot pun menarget­kan bisa melakukan relokasi pada pertengahan Juli. Nya­tanya rencana tinggal ren­cana, target pun urung ter­penuhi. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya, tidak menyatakan secara gamblang soal kepastian kapan penerti­ban dan relokasi PKL Dewi Sartika ke Blok A B Pasar Ke­bonkembang. Untuk Agustus ini ada banyak agenda yang menjadi fokus kegiatan Pemkot Bogor. Di antaranya menyam­but Asian Games 2018, HUT ke-73 RI dan helaran Seni Bu­daya Hari Jadi Bogor (HJB) ke-536. Secara tersirat belum ada kepastian PKL Dewi Sartika terlaksana bulan ini. “Banyak sekali agenda kita. Ada Asian Games, 17 Agustu­san, Helaran HJB,” kata Bima kepada Metropolitan, kema­rin. Meski begitu, pria 45 tahun itu memastikan proses tim relokasi PKL Dewi Sartika te­tap berjalan dan berprogres. Segala upaya tengah dinego­siasikan dengan PT Javana agar bisa masuk ke Blok B dengan harga lebih murah. Mendekati keinginan PKL yang menuntut uang muka 0 persen untuk masuk ke Blok A B. “In­tinya belum ada laporan ter­baru yang masuk ke saya, tapi semua kami tampung aspirasi yang ada,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasio­nal (Dalops) pada Satpol PP Kota Bogor, Dimas Tiko, menu­turkan, saat ini tim masih membahas pola terbaik dalam menyelesaikan relokasi PKL di sepanjang Jalan Dewi Sar­tika tersebut. Apalagi, belum lama ini Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bogor sudah mengun­dang para PKL terkait relo­kasi. “Artinya proses sosiali­sasi masih berjalan lah. Tim masih membahas terkait pola terbaiknya,” ungkapnya. Ia pun belum dapat memas­tikan, kapan penertiban bisa dilakukan. Sebab, masih menunggu proses tim sosia­lisasi di lapangan. “Belum ditentukan lebih lanjut. Se­suai yang saya sampaikan tadi, tim masih membahas hal tersebut,” paparnya. Terpisah, Wakil Ketua Ko­misi B DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansyah, pernah me­nyebut, program relokasi PKL Dewi Sartika bisa dikatakan gagal total. Pemkot dinilai terlalu memberatkan PKL dengan membayar Rp20 juta per meter, dengan uang mu­ka 10 persen, untuk bisa di­relokasi ke Blok A B Pasar Kebonkembang. Politisi PBB itu menamba­hkan, dengan biaya tersebut, sama saja seperti ‘membunuh’ para PKL. “Modal mereka saja tidak sampai Rp20 juta. Sedangkan mereka harus membayar uang muka lebih dari itu,” ucapnya Dia menganggap, Pemkot Bogor tidak punya iktikad berpihak pada PKL. Semes­tinya ada langkah strategis yang diambil jika mereka ber­pihak pada PKL. Misalnya membeli lahan untuk dibangun pasar tradisional, bukan ruko. “Problemnya saat itu pemkot coba memberikan lahan, te­tapi terjadi kasus Angkahong akhirnya sampai saat ini tidak terealisasi,” pungkasnya. (ryn/c/els/py)