METROPOLITAN – Keretakan gedung BPBD Kabupaten Bogor menjadi soro­tan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. Gedung yang dibangun menggunakan APBD 2016 sebesar Rp19 miliar itu se­dang direnovasi, karena bagian din­dingnya retak-retak. Pembangunan dilakukan dua tahun lalu oleh pem­Prima dan baru ditempati awal 2017. borong PT Mutiara Indah. Ketua Komisi III DPRD Ka­bupaten Bogor, Wawan Haikal, menyayangkan kondisi gedung yang retak, padahal baru satu tahun digunakan sebagai kan­tor BPBD Kabupaten Bogor. Politisi Partai Golkar ini bersi­kap tegas dengan memanggil kontraktor hingga konsultan perencana dan konsultan pengawas bangunan tersebut. ”Secepatnya kita panggil, mu­lai dari kepala kantor BPBD, dinas kebakaran, konsultan perencana, kontraktor dan pengawas. Saya ingin tahu, sejauhmana mereka menjelas­kannya,” ucapnya. Sementara itu, anggota Ko­misi II DPRD Kabupaten Bogor, Usep Saefullah, curiga gedung semahal itu bisa cepat rusak. Ia menduga ada hal yang tidak beres terjadi saat pembangunan. “Saya curiga ada permainan kotor pengguna atau kontrak­tor dan konsultan,” tegasnya. Usep menuturkan, keretakan gedung itu mengecewakan masyarakat Kabupaten Bogor yang sudah bersusah payah membayar pajak. Dengan masa penggunaan gedung satu tahun, seharusnya tidak sampai retak-retak seperti itu. “Itulah kalau integritas sudah tidak menjadi pijakan bumi di Tegar Beriman, padahal ma­syarakat dengan susahnya membayar pajak,” tegas Usep. Sebagai anggota legislatif, ia akan mengawasi segala infra­struktur di Kabupaten Bogor. Namun khusus BPBD, ia akan berkoordinasi dengan Komisi III yang membidangi hal itu. ”Upaya yang akan kita lakukan pengawasan, ini bukan Ko­misi I lagi, tapi Komisi III peng­awasan bangunan. Kita akan koordinasi secepatnya,” ujarnya. Sebelumnya, gedung BPBD Kabupaten Bogor sudah retak-retak. Kondisi ini tidak seban­ding dengan predikat gedung BPBD terbaik se-Indonesia. Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerin­tah (LPKP), Rahmat Syansul, menyayangkan kondisi bangu­nan kantor BPBD Kabupaten Bogor. Ia sudah melihat gedung BPBD yang sedang direhab di setiap sudut mengalami kere­takan. ”Setahu saya gedung kantor BPBD kan dibangun pada 2016 terus diresmikan 2017, berarti baru satu tahun dong usianya. Berarti asal-asalan ini pengerjaannya,” ujar Rahmat. Ia menuturkan, ada yang sa­lah pada konstruksi bangunan kantor BPBD kabupaten Bogor. Sebab, dana yang dikeluarkan untuk proyek tersebut sekitar Rp19 miliar dari APBD. ”Seha­rusnya bangunan tersebut kuat puluhan tahun seperti bangunan yang lainnya. Ini sudah mau direhab saja. Kan lucu, dengan anggaran be­sar tapi bangunan kok cepat pada retak. Harus ada kroscek ini dari aparat penegak hu­kum, karena diduga ter­jadi KKN, sehingga ha­sil bangunan asal-asalan,” ka­tanya. Hal senada dikatakan Central Gerakan Mahasiswa dan Pe­muda Bogor (CGMPB) Bogor, Rizkon. Menurut dia, pembangu­nan BPBD Kabupaten Bogor itu kebanggaan. Apalagi saat disaksikan kepala Badan Na­sional Penanggulanan Ben­cana sebagai kantor BPBD terbaik se-Indonesia. Kualitas bangunan BPBD terlihat buruk. Adanya renovasi yang meng­gunakan anggaran baru pun perlu dipertanyakan. Sehingga ia meminta Bupati Bogor Nur­hayanti segera melakukan ka­jian ulang melalui inspektorat. ”Kami minta kepada Kajari Kabupaten Bogor harus turut andil dalam pengawasan pembangunan di Kabupaten Bogor yang terlihat mangkrak. Saya minta copot kepala kantor BPBD Kabupaten Bogor,karena bertanggung jawab atas pembangunan kantor BPBD yang tidak berkualitas,” tegas­nya. Terpisah, Kepala Kantor BPBD Kabupaten Bogor Koe­sparmanto mengakui gedung BPBD mengalami keretakan akibat gempa beberapa bulan lalu bukan akibat konstruksi.(mul/b/els/py)