METROPOLITAN - Baru saja didemo pasukan Dewan Pengurus Daerah Jaminan Kesehatan Watch Bogor (DPD Jamkes Watch), pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bogor kembali disoal. Keluhan datang dari pasien RSUD Cileungsi lantaran kartu BPJS Kesehatan ternyata tidak berlaku. Meski menjadi peserta BPJS Kesehatan, pasien tidak bisa memanfaatkan jaminan kesehatan tersebut. FASILITAS dan pelayanan RSUD Cileungsi milik Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bo­gor itu dianggap buruk. Hal ini dirasakan warga Peruma­han Graha Mustika, RT 07/03, Desa Bojong, Kecamatan Kla­panunggal, Suharso (60). Se­bagai peserta BPJS yang ing­in berobat ke RSUD Cileung­si, ia merasa dicueki. Pihak rumah sakit seolah tidak begitu menanggapi pasien yang mengidap sakit sesak nafas itu. Salah seorang keluarga pa­sien, Karina Dwi Hayuning Tyas, menuturkan, keluarga memiliki BPJS, namun disa­rankan menjadi pasien umum tanpa jaminan. Awalnya sang ayah, Suharso, berobat ke poli, namun harus dirawat inap. Setelah dirawat, ia ing­in menggunakan kartu BPJS tapi malah ditolak mentah-mentah oleh pihak RSUD. ”Pihak RSUD Cileungsi tetap tidak mau mengganti status dari umum ke pasien BPJS. Padahal saya sudah komuni­kasi ke Dinas Kesehatan (Din­kes). Dinkes sendiri sudah komunikasi dengan RSUD Cileungsi, tapi tetap dilempar-lempar,” ucap Karina. Akibat tidak bisa pindah status BPJS ke umum, setiap hari ayahnya harus membeli obat seharga Rp700.000. Ia terpaksa ’ngutang’ ke tetan­gga demi kesembuhan ba­paknya. ”Sehari habis Rp700.000. Kalau dikalikan sepuluh hari bisa sampai Rp7 juta. Itu baru obat. Belum lagi yang lainnya. Berapa yang harus kami bayar untuk RSUD. Padahal, rumah sakit ini mi­lik pemerintah, tapi tidak ada toleransinya,” keluhnya. Adik pasien, Rachman Ko­esna, mengatakan, sebelum dirawat kakaknya sempat ingin berobat ke Puskesmas Cileungsi. Namun pihak Pus­kesmas Cileungsi tidak buka 24 jam, hingga akhirnya pasien dirujuk ke RSUD Cileungsi. Rachman mengaku bingung untuk membeli obat yang se­tiap hari harus mengeluarkan uang Rp700.000 hingga Rp800.000. Sehingga ia ber­harap BPJS yang masih aktif bisa difungsikan kembali agar biaya selama di RSUD lebih ringan. “Setiap hari kakak saya harus beli obat, harganya lu­mayan mahal. Apalagi kakak saya tidak bekerja, jadi saya bingung harus seperti apa,” katanya. Sementara itu, Humas RSUD Cileungsi, Desriza, mengaku akan mengecek langsung ke bagian BPJS. ”Jika ada pasien yang merasa dipersulit, besok saya tanyakan ke bagian BPJS nya. Mohon tunggu besok jawabannya,” katanya. Hingga berita ini diturunkan, Direktur RSUD Cileungsi Mike Kaltarina belum memberi tang­gapan. (mul/c/els/py)