Bima Keukeuh LRT Jangan Masuk Terminal

 METROPOLITAN – Sejak Fe­bruari 2018, Terminal Baranangsi­ang di Kecamatan Bogor Timur menjadi Terminal Tipe A. Di mana pengelolaannya di bawah pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabode­tabek (BPTJ). Pengambil-alihan itu seiring dengan rencana revitalisasi di terminal yang sudah ada sejak 1970-an dan menjadi wilayah terintegrasi atau Transit Orien­ted Development (TOD) yang hingga kini masih belum jelas karena berbagai kendala. Belum lagi rencana Kemen­terian Perhubungan (Kemen­hub) merencanakan akan me­nembuskan Light Rail Transit (LRT) untuk masuk ke terminal dengan luas 21.415 meter per­segi pada 2020 mendatang. Ketidakjelasan pembangunan itu sejalan belum adanya kese­pakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan pemerintah pusat. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, dirinya menolak jika nantinya proyek LRT yang masuk ke Kota Bogor, berakhir di Terminal Baranangsiang. Sebab, beban pergerakan massa akan menumpuk di wilayah tersebut dan mem­buat krodit. “Kalau pemerintah pusat kan inginnya di Terminal Ba­ranangsiang. Kita nggak mau, bila disana semua akan terpu­sat dan di kawasan tersebut, bakal stuck, karena semua bakal menyerbu kesitu,” kata Bima saat ditemui Metropolitan, kemarin. Politisi PAN ini kekeuh jika nantinya LRT masuk Kota Hu­jan, harus berakhir di stasuin akhir di Tanahbaru, Kecamatan Bogor Utara. Untuk mengurangi beban pergerakan massa di tengah kota. “Mereka melobi sekarang itu, LRT masuk dulu ke Kota Bogor, masuk ke Terminal Baranangsiang, nah setelah jadi baru kemudian dilanjut­kan untuk berakhir di Tanah­baru,” ucapnya. Sebelumnya diberitakan, kon­disi Terminal Baranangsiang di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor hingga kini boleh disebut memprihatinkan. Baik dari segi fisik bangunan atau pengelolaan. Bahkan, rencana revitalisasi terminal yang sudah ada sejak 1970 silam, belum juga terealisasikan. Konsep pembangunan yang akan men­jadikan terminal menjadi ka­wasan terintegrasi atau Trans­it Oriented Development (TOD), semakin tidak jelas. Berbagai kendala, diantaranya soal ke­pastian desain dan penolakan masyarakat yang mengais re­zeki di terminal seluas 21.415 meter persegi itu belum bisa terpecahkan. Kepala Terminal Baranangsi­ang Dedi Humaidi mengakui, hingga kini belum ada kejelasan terkait proyek TOD di Terminal Baranangsiang. Sebab, belum ada kesepakatan baik dari Ba­dan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), pemerin­tah daerah, hingga pihak-pihak yang ada di terminal yang ma­suk kategori tipe A itu. “Belum ada, karena belum ada kesepakatan dari beberapa pihak yang ada di terminal. Makanya sekarang masih pen­jajakan lah. Kami (BPTJ, red) juga kan mengelola disini baru hitungan tiga bulanan, masih mendengar keluhan-keluhan dilapangan yang selama ini ada,” kata Dedi saat ditemui Metro­politan, kemarin. (ryn/b/yok)