METROPOLITAN - Program Sekolah Ibu yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga kini masih jadi polemik. Mulai dari anggaran yang dinilai terlalu besar jika melihat output yang dihasilkan, sampai ketidakjelasan payung hukum program yang bermula dari PKK tersebut. WAKIL Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, mengatakan, kebijakan ini sudah menjadi polemik dan kisruh di masyarakat. Sebagai langkah awal, ia ingin inspektorat menganalisa hingga audit internal terhadap kebijakan tersebut. ”Segera kaji penempatan anggaran di kecamatan. Kalau ada celah-celah penempatan pengelolaan anggaran itu tidak sesuai atau ada kekurangan, maka adaptasi bisa dilakukan secepatnya,” terang Usmar saat ditemui di bilangan Sukasari, kemarin. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masuk pada Februari 2019 untuk memeriksa anggaran pada 2018. ”Rp4 miliar tahun ini. Kalau belum audit, tidak ada antisipasi. Titik lemahnya tidak terbaca, kemudian masuk BPK, ya bakal repot,” katanya. Untuk anggaran Sekolah Ibu pada 2019, Usmar mewanti-wanti jangan sampai pemkot merealisasikan program tersebut jika dasar hukumnya belum kuat. Ia cenderung tidak merealisasikan anggaran untuk Sekolah Ibu pada 2019, sebelum ada payung hukum yang kuat. ”Dari pandangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), ternyata dasar hukum perwali-nya belum dibuat, sedang disinergikan. Makanya buat saya, jangan sekali-kali menganggarkannya pada 2019,” tegasnya. Apalagi, sambung dia, kalau inspektorat belum mau melakukan kajian terhadap pandangan politik atau analisa keuangan staf ahli soal Sekolah Ibu ini. ”Saya usul itu di grup WhatsApp (WA) inohong, namun tidak ada yang komentar,” katanya. Saat ini, tambah Usmar, program para camat sebagai Pengguna Anggaran (PA) itu berlindung dipayung hukum Pelayanan Admininstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Padahal, Sekolah Ibu merupakan sebuah program di mana PA-nya harus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ”Jadi, harus segera audit. Itu bisa jadi kelemahan pas BPK memeriksa,” paparnya. Terpisah, Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudiyana, menjelaskan, hingga saat ini draft rancangan perwali untuk program Sekolah Ibu masih dibahas dengan bagian hukum Pemkot Bogor dan menuju tahap finalisasi. ”Masih dibahas,” katanya singkat. (ryn/b/yok/py)