METROPOLITAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor tengah membangun shelter (halte, red) senilai Rp1,5 miliar di 15 titik Kota Hujan. Pembangunan ini diklaim sebagai fasilitas pendukung konversi tiga angkutan kota (angkot) menjadi dua angkot modern. Proyek miliaran dari APBD tingkat II ini ternyata menimbulkan polemik. Terlebih, pembangunan shelter dilakukan di atas jalur hijau.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, pun angkat bicara. Ia mempertanyakan apakah tidak ada titik lain untuk membangun shelter, sehingga harus mengorbankan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
”Memang lokasi lain nggak ada, sehingga harus mengorbankan RTH. Apalagi, sampai ada pohon yang ditebang. Ini kajiannya kurang matang dan kami baru dapat laporan. Yang jelas, kami akan sidak ke lokasi pekan ini,” kata Eka saat ditemui wartawan koran ini di ruang kerjanya, kemarin.
Mengenai konsep angkot modern memang harus ditunjang sarana-prasarana yang mumpuni, misalnya pembangunan shelter dan jalur khusus. “Kalau tetap berjalan di jalur umum, sama saja dengan angkot biasa. Makanya beberapa waktu lalu kami mempertanyakan angkot sudah mau di-launching tapi shelter belum ada,” terangnya.
Ia menilai program ini tidak melalui kajian matang dan terkesan hanya memanfatkan uang rakyat. “Jangan sampai ada lagi pembangunan yang mubazir,” ujarnya. Eka menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi pemanfaatan dan dampak lalu lintas yang bakal terjadi. “Kami juga akan memanggil PUPR dan dishub untuk evaluasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Teknik Prasarana Dishub, Adhi Bagus, mengatakan, 15 shelter akan dibangun di sepanjang Jalan Pemuda, Ahmad Yani dan Pajajaran. Pembangunan tersebut bakal selesai dalam 120 hari kerja dengan anggaran senilai Rp1,5 miliar.(ads/c/yok/py)