METROPOLITAN – Maraknya perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Bogor memancing reaksi elemen organisasi keislaman datang ke Balai Kota Bogor untuk bertemu Muspida, Jumat (9/11). Taman-taman seantero Kota Bogor pun terindikasi menjadi tempat berkumpul orang dengan perilaku seksual menyimpang tersebut. Kepala Satpol PP Kota Bogor, Hery Karnadi, mengatakan, aturan Pasal Tertib Asusila tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dengan adanya indikasi ‘penyalahgunaan’ taman itu, pihaknya bakal memperketat pengawasan dengan menempatkan anggota di sekitar taman. Kalaupun tidak bisa dengan ploting anggota, kata Hery, minimal intensitas pengawasan taman dengan cara mobile akan ditambah frekuensinya. ”Terlebih untuk taman yang penjagaan Park Ranger-nya terbatas, kami akan lebih mengintenskan terkait patroli taman kota. Petugas taman berada di bawah kendali Disperumkim,” bebernya. Patroli gabungan skala besar cipta kondisi (cipkon) dengan kepolisian dan TNI juga rutin dilakukan untuk mengamankan tempat rawan selain taman. Selain itu, Satpol PP Kota Bogor juga melakukan upaya preventif melalui program Satpol PP Goes to School untuk memberikan pemahaman kepada audiens yang dari siswa dan guru. Salah satunya terkait Perda Nomor 8 Tahun 2006 yang menjadi pokok bahasan. Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menanggapi soal taman di Kota Bogor yang terindikasi menjadi ‘sarang’ pelaku dalam penyimpangan seksual. Bima Arya berjanji akan lebih ketat mengawasi lokasi tersebut. Selain itu, ia juga ingin pengawasan tak hanya dari CCTV atau petugas taman, tapi juga melibatkan warga. “Perda Ketertiban Umum (Tibum) harus ditegakkan. Itu dendanya jelas, kurungan penjara juga ada. Selain pengawasan (CCTV, petugas taman dan warga), penegakan hukum juga penting untuk efek jera,” beber politisi PAN berusia 45 tahun tersebut. Sebelumnya diberitakan, maraknya praktik terlarang kaum LGBT di Kota Bogor semakin memprihatinkan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menyebut beberapa kasus HIV/ AIDS didominasi penyuka sesama jenis. Mereka menyuarakan keresahan terkait maraknya perilaku menyimpang tersebut dengan bertemu Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Massa mulai bergerak dengan long march dari Masjid Raya Kecamatan Bogor Timur selepas salat Jumat dan berjalan menuju Balai Kota. Sekitar pukul 14:00 WIB, perwakilan massa diterima Muspida di ruang rapat. Meski hujan deras, tak menyurutkan massa berorasi dan menyampaikan suaranya. Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan, ada tiga poin yang dibahas. Di antaranya kolaborasi dan silaturahmi dengan ulama untuk memahami situasi, meminta data, fakta dan informasi terkait maraknya perilaku menyimpang tersebut. Kedua, massa dan muspida sepakat mendorong kementerian menutup akun media sosial yang kerap jadi ajang transaksi prostitusi online, termasuk LGBT. “Ketiga, kita sepakat menolakdan harus memberantas LGBT. Makanya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan DPRD tengah membahas Perda Ketahanan Keluarga. Di mana di dalamnya diatur dan dirumuskan hal yang menutup ruang kemaksiatan. Mulai dari keluarga. Akan diundang juga ahliahli dalam membahas (perda) itu,” bebernya. (ryn/c/yok/py)