PR Lama Wajib Diselesaikan

METROPOLITAN – Jelang akhir tahun, wacana pemekaran wi­layah di dua kecamatan Kota Bogor, yakni Bogor Selatan (Bo­sel) dan Bogor Barat (Bobar), kembali menyeruak. Alasannya, kepadatan penduduk yang cu­kup tinggi serta wilayah yang luas ditengarai menjadi penye­bab kurang primanya layanan kepada masyarakat, sehingga dianggap layak dimekarkan. Hal itu pun memancing reaksi ber­bagai pihak.

Anggota DPRD Kota Bogor dari dapil Kota Bogor II (Keca­matan Bogor Selatan), Najamu­ matan Bogor Selatan), Najamu­din, bersyukur jika wacana itu kembali bergulir dan mulai ada titik terang. Dia mengaku sudah menantikan wacana ini kem­bali dibahas. Sebab, sudah lama ini menjadi program Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Meng­ingat kendala luas wilayah dan kepadatan penduduk yang ber­pengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. “Alhamdu­lillah yang ditunggu-tunggu akhirnya (kembali ada, red),” kata Kang Naja, sapaan karibnya.

Ia menambahkan, ada dua alasan pemekaran wilayah yang selama ini sudah jadi program pemkot. Pertama, mendekatkan pelayanan pu­blik, karena luas wilayah yang besar dan agak menyulitkan warga. Kedua, memaksimal­kan potensi wilayah dengan pendekatan yang lebih efektif. “Dengan luas wilayah yang besar, potensi yang ada sebe­tulnya lebih bisa dimaksimal­kan. Pemekaran bakal me­ningkatkan potensi itu,” papar pria yang juga Politisi PKS itu.

Sementara itu, Camat Bogor Selatan, Sujatmiko Baliarto, mengatakan, sebagai pelaks­ana di wilayah dia mendukung dan mengikuti kebijakan apa pun atau langkah yang akan diambil Pemkot Bogor be­serta DPRD Kota Bogor ter­kait rencana pemekaran di Bosel. “Tim dari pemkot sudah melakukan kajian secara men­dalam, sehingga kebijakan pemekaran atau tidak ber­muara pada kepentingan pe­layanan yang lebih baik ke­pada masyarakat,” ujarnya.

Saat ditanya soal tingkat ke­butuhan dari alasan pemekaran, seperti kepadatan penduduk dan luas wilayah dari kecama­tan yang dipimpinnya, mantan camat Bogor Timur itu enggan berkomentar banyak. Baginya, wacana yang kini mencuat, keputusan tetap ada di pimpi­nan tertinggi Kota Bogor. “Saya ikut (keputusan) Pak Wali saja,” singkatnya.

Sebelumnya diberitakan, kedua kecamatan sama-sama memiliki 16 kelurahan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi. Hal itu membuat pe­layanan masyarakat di dua wilayah tersebut kurang prima.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus terakhirnya pada 2014 mencatat di Kecamatan Bogor Selatan terdapat 194.179 pen­duduk yang tersebar di 16 kelurahan. Sedangkan di Ke­camatan Bogor Barat terdapat 228.860 penduduk. Selain itu, keduanya sama-sama memi­liki karakteristik yang sama.

Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan, rencana pemeka­ran Kecamatan Bogor Barat (Bobar) dan Bogor Selatan (Bo­sel) masih harus melalui kajian tertentu. Apalagi, dua kecamatan ini dianggap masih terlalu luas dengan membawahi 16 kelura­han. “Kita akan melakukan pe­mekaran, tapi harus melihat subtansinya terlebih dulu. Jangan sampai proses politik malah mendahului subtansi dari wa­cana ini,” ujarnya.

Menurut Bima, dua keca­matan itu memiliki pertum­buhan penduduk yang signi­fikan. Meski begitu, ia tidak akan mengambil langkah praktis dan harus mengede­pankan hasil perhitungan berdasarkan kajian yang aku­rat. ”Kalau keperluan berupa perluasan, iya. Ini karena pertumbuhan penduduk, pe­layanan, kapasitas dan lain-lain. Tapi kita masih hitung dulu kesiapan dan manfaat­nya,” ungkapnya.

Terpisah, asisten Pemerin­tahan Kota (Pemkot) Bogor, Hanafi, menuturkan, rencana pemekaran Kecamatan Bogor Barat dan Selatan sudah diu­sulkan sejak dua tahun lalu. Namun pada 2017 tak sempat membahas bersama DPRD Kota Bogor, sehingga harus diundur ke tahun berikutnya.

“Sebetulnya rencana peme­karan di dua kecamatan itu dari hasil survei 2015, dari sisi luas wilayah dan jumlah pen­duduk di masing-masing ke­camatan,” ujarnya. “Kami telah melakukan kajian bersama lembaga pendidikan IPDN. Mereka menyatakan Kecama­tan Bogor Barat dan Selatan layak dimekarkan,” sambung­nya.(ryn/c/yok/py)